Tegarnews.co.id-Kuningan, Jawa Barat (GMOCT) 27 Juli 2025| Pertemuan tertutup Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dengan Hamid SH, MH (praktisi hukum) dan Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian SH, MH (Dekan Fakultas Hukum UNIKU) pada Minggu (27 Juli 2025) mengenai penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif menuai kritik. Informasi mengenai pertemuan tersebut diperoleh dari media online KabarSBI, yang tergabung dalam Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT).
Pertemuan tersebut membahas dua opsi: penunjukan Sekda melalui Manajemen Talenta atau Open Bidding. Kesimpulannya, Manajemen Talenta tidak memungkinkan karena Kabupaten Kuningan tidak memenuhi kualifikasi meritokrasi kepegawaian berdasarkan penilaian BKN, Kemen PAN RB, dan LAN. Hanya Kabupaten Sumedang di Jawa Barat yang memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, Bupati memutuskan untuk kembali melaksanakan seleksi terbuka atau Open Bidding Sekda, setelah menerima surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Namun, pertemuan informal ini mendapat kecaman dari Uha Juhana, Ketua LSM Frontal. Uha mempertanyakan peran Wakil Bupati, Pj Sekda, Baperjakat, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda Kuningan dalam proses pengambilan keputusan yang krusial ini. “Apa fungsi mereka jika Bupati malah meminta pertimbangan dari pihak luar pemerintahan?” tanyanya.
Uha juga menyoroti potensi konflik kepentingan jika pihak luar yang terlibat memiliki kepentingan tertentu. “Ini bisa termasuk tindak pidana korupsi,” tegasnya. Ia menambahkan, kehadiran ratusan pegawai BKPSDM dan puluhan pegawai Bagian Hukum yang digaji negara menjadi sia-sia jika tenaga mereka tidak dimanfaatkan. Uha menilai tindakan Bupati ini memperlihatkan kelemahan dan kekacauan dalam pengelolaan pemerintahan, bahkan menyebutnya sebagai “drama Korea” yang ironis mengingat jargon pemerintahan “Kuningan Melesat”.
Agung Sulistio, Ketua Umum GMOCT, menanggapi hal ini dengan menyatakan, “GMOCT mendapatkan informasi ini dari KabarSBI, dan kami prihatin atas polemik ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah Kuningan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan terkait hal ini.”
#noviralnojustice
#disdikkuningan
#bupatikuningan
#sekdakuningan
Team/Red (Kabarsbi)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama.
