Tegarnews.co.id – Bekasi– Proyek peningkatan jalan lingkungan di Kampung Pakuning, RT 001 RW 002, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, kembali menyorot perhatian publik. Proyek yang menelan anggaran Rp456.619.100 dari APBD 2025 ini diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Minggu, (25/05/2025)
Investigasi tim media dan LSM di lokasi proyek menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan teknis. Berdasarkan pengukuran tarik benang di sejumlah titik, ketinggian badan jalan yang sudah dikerjakan berada 10 hingga 12 cm di bawah Level Papan Bigisting (LPB). Selisih ini bukan hanya pelanggaran teknis ringan, tetapi dapat berdampak langsung terhadap daya tahan dan fungsi jalan yang seharusnya menopang aktivitas warga.
“Ini bukan sekadar soal selisih beberapa sentimeter. Ini menyangkut integritas pekerjaan, tanggung jawab moral, dan potensi kerugian negara. Kami menduga ini bentuk kelalaian serius — bahkan bisa masuk kategori penyimpangan anggaran,” ujar salah satu aktivis LSM yang hadir di lokasi.
Proyek yang dimulai sejak 25 Maret dan ditargetkan rampung pada 22 Juni 2025 ini dikerjakan oleh CV. Xpress Bintang Timur, di bawah pengawasan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Namun, lemahnya pengawasan lapangan dinilai menjadi celah yang memungkinkan kontraktor melakukan pekerjaan asal-asalan tanpa mempertimbangkan kualitas.
Ironisnya, di papan proyek tertera detail spesifikasi dan jangka waktu pelaksanaan yang mestinya menjadi acuan transparansi dan akuntabilitas. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok — dan ini harus segera dijawab oleh pihak dinas dan penyedia jasa.
Masyarakat setempat menyatakan kekecewaannya atas kualitas pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi hak publik. “Kalau jalannya sudah lebih rendah dari standar sebelum hujan turun, bagaimana nasib kami nanti saat musim hujan tiba? Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Publik kini menuntut respons cepat dari pemerintah daerah, termasuk audit teknis independen dan transparansi anggaran. Jika dibiarkan, kasus ini bukan hanya mencoreng nama institusi, tapi juga mengukuhkan dugaan bahwa lemahnya pengawasan menjadi budaya dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
