Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Info Daerah » Kabid Kelautan Dan Perikanan Papua Barat Daya Diduga Lecehkan Wartawati, Wilson Lalengke Desak Pejabat Tersebut Mengundurkan Diri

Kabid Kelautan Dan Perikanan Papua Barat Daya Diduga Lecehkan Wartawati, Wilson Lalengke Desak Pejabat Tersebut Mengundurkan Diri

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month Sab, 31 Mei 2025
  • visibility 141
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Jakarta|Berdasarkan riset yang pernah dilakukan sebuah media nasional, tidak kurang dari 86 persen wartawati atau jurnalis dari kaum hawa mengalami pelecehan terkait keberadaannya sebagai wanita oleh narasumber, terutama lelaki, saat melakukan tugasnya sebagai wartawan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena subservient (ketundukan yang amat besar) seorang jurnalis terhadap narasumbernya dengan maksud agar mendapatkan informasi yang diperlukannya. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya moralitas rata-rata narasumber lelaki, apalagi dari kalangan pejabat.

Fenomena ini terjadi pada seorang wartawati di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Seorang jurnalis wanita, berinisial LY, baru-baru ini telah menjadi korban pelecehan oleh seorang pejabat Pemerintahan Daerah setempat, berinisial SK yang adalah Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan di Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Perilaku buruk pejabat tersebut memantik sorotan masyarakat dan sudah dilaporkan ke Polres Kota Sorong.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan dirinya sangat menyayangkan perilaku asusila dan memalukan yang dipertontonkan oleh seorang pejabat. Menurutnya, sebagai pejabat publik, seluruh ASN harus menjadi contoh tauladan bagi rakyat.

“ASN itu diseleksi dengan ketat, termasuk dari sisi moralitas dan perilakunya sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar seluruh ASN benar-benar dapat dijadikan sosok panutan, contoh teladan, dan figure yang bisa memberi tuntunan hidup yang baik bagi masyarakat, baik dari cara berpikir, bersikap dan berbicara, maupun bertindak,” tutur alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada media ini, Jumat, 30 Mei 2025.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa hari lalu, LY menjumpai wartawan senior itu dan menyampaikan nasib buruk yang menimpanya. Dari penuturan LY kepada Wilson Lalengke, diketahui bahwa SK sempat beberapa kali mengajaknya ke hotel untuk bermesum-ria. Sebagai seorang wanita muslim yang taat dan berhijab, LY menolak ajakan-ajakan amoral semacam itu dari SK.

Dari peristiwa yang tergolong biadab tersebut, tokoh pers nasional ini mengecam keras dan mendesak SK untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan jika perlu dari kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara. “Sangat memalukan. Jika yang bersangkutan hanya masyarakat biasa, saya tidak akan ambil pusing dengan urusan pribadinya. Tapi, karena dia adalah ASN, memegang jabatan sebagai kepala bidang pula, maka kita harus bersuara mendesaknya keluar dari jabatan itu. Saya dan seluruh rakyat Indonesia tidak ikhlas membiayai hidup pejabat dengan perilaku amoral sebagaimana yang sudah dilakukan terhadap wartawati LY,” tegas Wilson Lalengke.

Kepada aparat penegak hukum di Polres Kota Sorong, pria yang dikenal luas sangat getol membela jurnalis dan pewarta di mana-mana itu meminta agar laporan LY atas perlakuan tidak bermoral SK terhadapnya segera diproses. “Saya berharap Kapolres Kota Sorong membaca pesan saya ini, saya meminta dengan hormat agar laporan wartawati LY yang sudah menjadi korban kebiadaban ‘otak mesum’ si Kabid Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya bermarga Konjol itu segera diproses hingga tuntas,” sebutnya dengan nada serius.

Tidak hanya itu, Wilson Lalengke juga mendesak agar Gubernur Papua Barat Daya segera bertindak mengevaluasi dan mengganti pejabatnya yang bermental bobrok agar tidak menjadi beban masyarakat. “Aneh sekali, hidupnya para pejabat dibiayai rakyat tapi kerjanya hanya bermesum-ria setiap hari, dan rakyat diminta diam saja? Saya mendesak Gubernur segera evaluasi yang bersankutan (SK – red) dan jika terbukti, segera ganti dengan pejabat yang lebih bersih dan berahlak serta bermoral baik,” ujarnya menutup pernyataannya.

  • Author: Rls/Red
  • Editor: Redaksi
  • Source: Apl

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Suap PLTU Kanci: Pejabat Cirebon Lolos dari Jerat Hukum?

    • calendar_month Sel, 9 Sep 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 290
    • 0Comment

    *Diduga Plt Camat Astajapura Bersama Sekda ,Kadis dan Exs Camat Terlibat Kasus Suap Hyundai PLTU Dua Kanci Lolos Dari Jeratan Hukum*   Tegarnews.co.id-Cirebon, Jawa Barat, 9 September 2025| Kasus dugaan suap proyek PLTU Dua Kanci yang menyeret mantan Bupati Cirebon, Sunjaya, kembali menjadi sorotan. Aktivis anti-korupsi Jawa Barat, Saeful Yunus, mempertanyakan mengapa sejumlah pejabat yang […]

  • Korupsi Laptop BGN Capai Rp500 Miliar: BPK dan Kejagung Mulai Bergerak, PPWI Desak Pencopotan Kepala BGN

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 62
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Jakarta, 20 April 2026 | Skandal dugaan korupsi pengadaan laptop dan pembangunan jaringan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Kejaksaan Agung RI dikabarkan telah mulai melakukan penyelidikan mendalam terkait proyek bernilai fantastis tersebut. Berdasarkan informasi valid dari internal BGN yang diterima oleh Sekretariat Nasional PPWI dan […]

  • Menteri Nusron Tekankan Meritokrasi dalam Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 164
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id -Palangka Raya , 12 Desember 2025| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, pengelolaan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya diatur dalam kebijakan dan belum terukur. “Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus […]

  • Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Menerima Kunjungan Resmi Asisten Departemen Perang Amerika Serikat

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 129
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 19 Februari 2026| Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi oleh Panglima TNI, menerima kunjungan resmi dari Asisten Departemen Perang Amerika Serikat guna membahas penguatan kolaborasi militer dan misi perdamaian global. Pertemuan strategis ini menjadi momentum krusial bagi kedua negara untuk menyelaraskan visi dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang kian dinamis. […]

  • Wali Murid Desak Klarifikasi dan Transparansi Pelaksanaan Aturan Komite Sekolah SMPN 1 Kanigoro, Terkait Dana BOS Rp557 Juta

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 22
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Blitar, 8 Juni 2026 | Sejumlah wali murid UPT SMP Negeri 1 Kanigoro, Kabupaten Blitar, secara tegas mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 dan 2026, diduga adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan dalam pengelolaan di komite sekolah. Berdasarkan data yang dapat diakses publik, sekolah menerima Dana BOS Tahun 2026 sebesar […]

  • LIMIT Bogor Raya Ledek Pemerintah: Demokrasi Mati, Pelanggar HAM Malah Dipuja

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 415
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor Raya 13 November 2025| Liga Mahasiswa Indonesia Timur (LIMIT) Bogor Raya menumpahkan kemarahannya atas langkah Polda Metro Jaya yang menangkap sejumlah aktivis pada aksi demonstrasi awal September 2025. Menurut mereka, tindakan itu adalah tanda nyata demokrasi di Indonesia sedang sekarat dan kebebasan berekspresi kini tinggal slogan kosong. “Penangkapan terhadap para aktivis adalah bukti bahwa […]

expand_less