Breaking News
light_mode
Home » Hukum » Upaya Pembungkaman Berita: Pabrik Oli Ilegal Marunda Bisa Mengancam Kesehatan Masyarakat, Minta GMOCT Take Down Berita

Upaya Pembungkaman Berita: Pabrik Oli Ilegal Marunda Bisa Mengancam Kesehatan Masyarakat, Minta GMOCT Take Down Berita

  • account_circle Tim/Red
  • calendar_month Jum, 9 Mei 2025
  • visibility 153
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Jakarta, 10 Mei 2025| Sebuah pabrik pengolahan oli bekas ilegal di Marunda, Jakarta Utara, kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena dampak lingkungannya yang berbahaya, tetapi juga karena upaya sistematis untuk membungkam pemberitaan terkait. Kasus ini mengungkap celah dalam pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pabrik yang berlokasi di Jalan Inspeksi dekat Pintu Air 1 RW 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, diduga beroperasi tanpa izin dan mengabaikan standar keamanan dalam pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Praktik ini melanggar Pasal 104 UU tentang Pengelolaan Limbah B3, yang mengancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. Kondisi penyimpanan oli bekas yang tidak aman – bocor, tidak tertutup rapat, dan berpotensi terkontaminasi – semakin meningkatkan risiko bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Setelah pemberitaan awal oleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) yang berjudul “Diduga Pabrik Oli Bekas Ilegal di Marunda Ancam Kesehatan dan Lingkungan,” pihak yang diduga terkait dengan pabrik tersebut melakukan upaya pembungkaman. Pada 31 April 2025, melalui seorang wartawan berinisial R, mereka menghubungi Ketua DPD GMOCT Provinsi Banten, Daniel Turangan, untuk meminta takedown berita dengan alasan baru beroperasi dan ingin melanjutkan aktivitas nya agar dapat tetap berjalan.
Meskipun permintaan tersebut ditolak oleh GMOCT, akan tetapi sejumlah media online di Jakarta telah menghapus berita tersebut.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya untuk melindungi kepentingan bisnis yang mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan publik. Permintaan takedown melalui jalur tidak lazim ini menunjukkan upaya untuk menghindari akuntabilitas dan tanggung jawab atas potensi kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan masyarakat.

Kasus ini bukan hanya tentang sebuah pabrik ilegal, tetapi juga tentang kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaan kritis muncul: siapa yang melindungi operasi ilegal ini? Sampai kapan praktik berbahaya ini dibiarkan? Pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik dalam operasi ilegal maupun upaya pembungkaman berita. Tindakan tegas dan transparan sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang nyata ini. GMOCT mendesak agar kasus ini segera ditangani secara serius dan tuntas.

#No Viral No Justice

Team/Red

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

  • Author: Tim/Red
  • Editor: Redaksi
  • Source: GMOCT

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satu Sekolah Dua Kepala Sekolah: GMOCT Desak Kadisdik Cilacap Tegakkan Kepastian Hukum, Jangan Biarkan Marwah Pendidikan Tercoreng

    • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 75
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Cilacap, 2 Februari 2026| Dualisme kepemimpinan di SMP PEMDA 2 Kesugihan Cilacap menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Fenomena satu sekolah dengan dua kepala sekolah dinilai bukan sekadar konflik internal, melainkan persoalan hukum dan tata kelola yang berpotensi mencederai kredibilitas institusi pendidikan. Ketidakjelasan otoritas kepemimpinan berisiko mengganggu stabilitas manajemen sekolah serta proses belajar mengajar. Agung Sulistio, […]

  • Jantung Kangker Dibalik Seragam: “Membedah Pabrik Kegagalan Reformasi Polri”

    • calendar_month Sel, 7 Apr 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 31
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Jakarta, 7 April 2026 | Pekan ini sebuah keritik di lesakkan kearah jantung birokrasi keamana kita. Bukan oleh kelompok kriminal, melainkan oleh Irjen Pol (Purn) Safaruddin, anggota DPR RI, yang secara berani membidik borok di “Hulu” kepolisian: Lamdiklat (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri). Selama ini publik disuguhi kemarahan di hilir. Kita geram melihat […]

  • Dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, Keluarga Besar Antonius Tumanggor Gelar Open House & Rayakan HUT Bersama

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 104
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Medan, 17 Januari 2026| Walikota Medan Rico Tri Pitra Bayu Waas menghadiri open house Keluarga Besar Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos di rumah ATRestorasi, Jalan Karya Masjid Nomor 50, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (17/1). Kegiatan juga dirangkai syukuran Tahun Baru 2026, HUT ke-53 Antonius Tumanggor, HUT ke-53 sang istri, Riama Elisabeth br Manurung […]

  • Anggota DPRD Gorontalo Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu Resmi Dipecat

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 121
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Gorontalo, 23 September 2025| Usai  viral di media sosial yang memperlihatkan Wahyudin Moridu bersama seorang teman wanitanya saat berada di Bandara Djalaluddin Tantu, Gorontalo. Dalam rekaman itu, Wahyudin dengan lantang menyebut dirinya menggunakan uang negara untuk bepergian ke Makassar. “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita […]

  • Denny Charter Kritik DPR: Seleksi Hakim MK Jangan Jadi Ajang Bagi-bagi Jatah

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 216
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 29 Januari 2026| Penunjukan figur politisi aktif ke dalam jajaran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai menjadi sinyalemen kuat terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan terjadinya “political capture of the judiciary” atau penyanderaan kepentingan politik terhadap kekuasaan kehakiman yang seharusnya independen. ​Politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Denny Charter, menegaskan bahwa pengangkatan […]

  • Kesbangpol Kota Bogor Perkuat Kewaspadaan Dini, FKDM Tegaskan Deteksi Ancaman Harus Dimulai dari Lingkungan

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle AG
    • visibility 104
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Kota Bogor, 16 Desember 2025| Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Dialog Kewaspadaan Dini guna memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan forum-forum strategis masyarakat dalam upaya deteksi dini serta pencegahan potensi radikalisme dan konflik sosial di Kota Bogor. Kegiatan ini melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum […]

expand_less