Tegarnews.co.id–Garut| Dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran Bansos PKH dan BPNT di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, semakin memanas. Wakil Bupati Garut, Teh Putri Karlina, menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa oknum yang terlibat dalam program bansos tersebut sejak tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan usai mendampingi puluhan tokoh masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tanjung Mulya. (15/06/2025)
Menindaklanjuti isu tersebut, awak media Penajournalis.com, yang juga tergabung dalam GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama), melakukan wawancara dengan Toni Rahmat, pelapor dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran Bansos PKH dan BPNT. Toni Rahmat ditemui di kediamannya Jumat, 13 Juni 2025 pukul 14.00 WIB.
Toni Rahmat menjelaskan bahwa laporan yang disampaikannya ke Polres Garut pada 7 Juni 2025 berawal dari pengaduan yang diterimanya pada bulan Mei dari anggota BPD dan LPM, didampingi perwakilan sekitar 46 KPM yang diduga dirugikan dalam program PKH dan BPNT pada 19 Desember 2024.
Lebih lanjut, Toni Rahmat menyatakan telah memenuhi undangan dari Unit Tipidkor Polres Garut pada 11 Juni 2025. Ia memberikan keterangan dan sejumlah dokumen terkait kasus ini kepada penyidik Unit II Tipidkor Satreskrim Polres Garut pada Jumat, 13 Juni 2025 pukul 09.00 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, Toni Rahmat menjawab sekitar 14 pertanyaan dari penyidik.
Toni Rahmat, mewakili suara KPM dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Mulya, berharap proses penyelidikan yang dilakukan Unit II Tipidkor Polres Garut berjalan sesuai harapan dan sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia menekankan bahwa masalah ini merupakan musuh bersama yang perlu ditangani secara serius dan konprehensif. Informasi ini didapatkan Pena Jurnalis.com dan disebarluaskan oleh GMOCT.
