Tegarnews.co.id-Panyabungan| Menjelang akhir masa 100 hari kerja, kepemimpinan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi dinilai belum menunjukkan hasil konkret. Meski dalam pidatonya pada 25 Maret 2025 lalu Saipullah menyebut program kerja mereka menyasar langsung hajat hidup rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak sektor strategis yang stagnan dan jauh dari janji.
Pelayanan Dasar Belum Maksimal
Di sektor kesehatan, pelayanan Puskesmas masih rawan keluhan. Warga di sejumlah desa mengaku harus menunggu lama untuk mendapat penanganan medis puskesmas, sementara relokasi RSUD ke lokasi baru belum memperlihatkan perkembangan berarti.
Di bidang pendidikan, banyak sekolah di pelosok rusak berat, atap bocor, meja belajar rusak, dan toilet tidak berfungsi. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar justru digunakan untuk belanja simbolik.
> “Murid belajar di ruang kelas bocor, tapi dana malah dipakai membeli foto Presiden dan Wapres seharga Rp600 ribu per set. Ini bukan prioritas. Ini pemborosan,” ujar Hapsin, Aktivis Pemuda di Panyabungan.
Ekonomi Lesu, Tambang Ilegal Marak
Perekonomian lokal juga tidak mengalami perbaikan signifikan. Harga daging melonjak saat Lebaran hingga menyentuh rekor tertinggi, sementara UMKM tidak mendapat dorongan berarti dari kebijakan daerah.
Di sisi lain, aktivitas tambang emas ilegal terus meningkat. Bahkan, enam orang dilaporkan tewas dalam insiden tambang dalam tiga bulan terakhir. Publik menilai pemerintah gagal mengontrol dan mengawasi praktik penambangan liar ini.
> “Kematian akibat tambang ilegal bukan kecelakaan semata, ini adalah hasil dari lemahnya pengawasan. Ironisnya, saat bicara pelestarian lingkungan, tambang-tambang ini malah dibiarkan,” kata Pajarurrohman, pemerhati kebijakan publik.
Sampah Tak Terurus, Bupati Usul Dibakar
Masalah lingkungan juga mencuat dalam persoalan pengelolaan sampah. Belum ada sistem penanganan yang layak, dan alih-alih menawarkan solusi berbasis regulasi, Bupati Saipullah justru menyarankan warga membakar sampah.
> “Pernyataan Bupati agar masyarakat membakar sampah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ini justru memperlihatkan tidak adanya roadmap lingkungan yang jelas,” ujar Hapsin.
Pemimpin Tak Hadir di Tengah Rakyat
Salah satu kritik tajam lainnya adalah soal kehadiran pemimpin. Saipullah dinilai lebih sering berada di luar daerah ketimbang menyelesaikan persoalan di wilayahnya sendiri. Ketidakhadiran fisik ini dianggap sebagai simbol lemahnya kepemimpinan yang tidak menyentuh langsung kehidupan rakyat.
> “Rakyat butuh pemimpin yang hadir, bukan hanya di spanduk dan media sosial, tapi nyata di lapangan. Kalau dalam 100 hari saja lebih banyak di luar daerah, bagaimana dengan lima tahun ke depan?” tambah Pajar.
Kesimpulan: Janji Tak Sejalan dengan Kenyataan
Program 100 hari yang digadang-gadang menyentuh hajat hidup rakyat kini justru dinilai jauh dari implementasi. Banyak sektor penting stagnan, pengawasan longgar, dan arah kepemimpinan dianggap belum jelas.
> “Kalau ini yang disebut menyentuh rakyat, kita harus bertanya ulang: siapa yang disentuh dan dengan cara apa?” tegas Hapsin menutup kalimat.
Harapan yang pernah ditanam di awal masa jabatan kini terancam berubah menjadi kekecewaan jika tidak segera ada langkah nyata dan perbaikan mendasar dari Saipullah–Atika ke depan.[]
