Tegarnews.co.id-Jakarta| Korupsi Topan Ginting Kepala Dinas PUPRR di proyek jalan Mandailing Natal, Sumut, diduga melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang publik, untuk segera memeriksa Bobby Nasution, bahkan kalau perlu langsung saja tangkap sang menantu Jokowi itu jika bukti keterlibatanya sudah terpenuhi.
Kasus korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), bermula dari laporan masyarakat hingga akhirnya KPK berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam operasi pada tanggal 26 Juni 2025 itu, ada lima orang yang terjaring dan diangkut ke KPK, termasuk Kadis PUPR Propinsi Sumut, Topan Ginting.
Sebagaimana dikutip dari laman beberapa pemberitaan, dari proyek Rp231,8 milIar tersebut, Topan Ginting menerima suap Rp46 milIar. KPK pun akhirnya menggeledah kediaman Topan Ginting yang megah, dan menyita uang Rp2,8 MilIar serta dua pucuk senjata dari rumah mewahnya.
Sejumlah penggiat anti korupsi dan masyarakat, ikut menyoroti, salah satunya adalah LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), yang meminta KPK agar memeriksa aliran dana serta keterlibatan Bobby Nasution beserta kroni-kroninya.
LSM LIRA menengarai kasus suap dan bagi-bagi proyek PU ini, sudah berjalan semasa Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Namun KPK belum merespon, apakah akan memanggil dan memeriksa Bobby Nasution. Justru malah gayung bersambut dari Bobby Nasution yang balik menantang panggilan KPK.
Kini nyali, eksistensi, dan citra KPK dipertaruhkan. Apakah KPK punya nyali dan berani, memanggil mantu jokowi sang Presiden ke-7 itu?
Presiden LSM LIRA, HM.Jusuf Rizal, bahkan menegaskan kalau yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya nama baik KPK, tapi juga nama baik dan wibawa Presiden RI Prabowo Subianto yang dalam pidatonya kerap kali menyatakan perang terhadap korupsi. Bahkan Prabowo dikatakan siap mati, untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Jadi jika KPK ciut menghadapi Bobby Nasution, itu sama dengan melempar kotoran ke muka Prabowo Subianto. Sama dengan tidak mendukung program Prabowo perang melawan korupsi,” tegas Jusuf Rizal, yang juga merupakan Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.
Dari berbagai informasi yang diperoleh saat ini KPK terus melakukan pengembangan kasus OTT, termasuk bekerjasama dengan PPATK guna menelusuri aliran uang korupsi tersebut. KPK juga menyatakan dalam keterangan Persnya akan menyisir aliran dana sewaktu Bobby Nasution masih menjabat Wali Kota Medan.
Upaya KPK tersebut menurut Jusuf Rizal sangat beralasan, sebab semasa Bobby menjadi Wali Kota Medan, yang menjadi Kadis PUPR Medan adalah Topan Ginting. Dari informasi praktik suap proyek itu sudah berjalan ketika di Medan. Namun karena, Bobby mantu Jokowi, masyarakat tutup mulut.
Patut diduga praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah terjadi semasa Topan Ginting menjabat Kadis PUPR Medan. Topan Ginting juga diduga kuat menjadi mesin uang Bobby Nasution, serta menjadi tukang bagi-bagi proyek pembangunan dan pengadaan di PUPR, Kota Medan. Termasuk, salah satunya kasus Lampu Pocong yang bermasalah.
KPK bisa mengejar banyak rekanan yang terlibat, baik saat masih di Kota Medan maupun setelah Bobby Nasution menjadi Gubernur. Apalagi telah ada yang bicara, jika proyek-proyek dimintain jatah komisi antara 10-20% oleh oknum-oknum tertentu.
“Guna mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto, LSM LIRA menyatakan mendukung langkah KPK agar berani’ berantas korupsi di Sumut. Kami minta juga agar aktor intelektual yang melibatkan Bupati, Wali Kota dan DPRD juga dikejar KPK,” tandas Jusuf Rizal, yang dikenal juga sebagai Relawan Prabowo, dan penggiat anti korupsi itu.
Sekedar tahu saja, Topan Ginting adalah Kadis PUPR Sumut yang berkarier moncer di era Gubernur Bobby Nasution. Bahkan ada salah satu media yang memberikan cap kepada Topan Ginting, sebagai Golden Boys Medan atau lebih tegasnya lagi, anak emas Bobby Nasution.
Maklum, kariernya di kiprah birokrasi kan memang moncer di zaman Bobby Nasution, dari saat sang mantu mantan Presiden dari solo itu menjadi Wali Kota Medan hingga Gubernur Sumatera Utara.[]
