Tegarnews.co.id-Pemalang,(GMOCT)11 Juli 2025|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (10/7/2025) untuk membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Forkopimda, dan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menekankan pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan relokasi anggaran dalam Raperda Perubahan APBD 2025. “Perubahan anggaran ini krusial untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” ujarnya.
Menanggapi surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/4161/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 terkait Survei Penilaian Integritas (SPI), Ketua DPRD menyatakan, “Proses perubahan anggaran masih berjalan dan belum final, namun kami akan memperhatikan surat tersebut.”
Pertanyaan kritis muncul terkait program unggulan Bupati, khususnya infrastruktur jalan. Dengan kondisi jalan rusak sepanjang 191 kilometer di Kabupaten Pemalang, ditanyakan bagaimana rencana penanganannya. Wakil Ketua DPRD, Nurkholes, optimistis, “Jalan mulus merata harus terwujud dalam 5 tahun. Kami akan memfokuskan anggaran untuk itu, sesuai kemampuan anggaran setiap tahunnya.” Ia menambahkan bahwa secara umum, pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berjalan baik dan tanpa masalah berarti.
Fraksi Partai Golkar, melalui Aris, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Bupati terpilih, namun tetap tegas dalam menolak kebijakan yang tidak sesuai harapan rakyat, meskipun Bupati berasal dari partai Golkar. “Harapan masyarakat adalah perubahan anggaran yang bukan sekadar kosmetik, melainkan berpihak pada rakyat kecil dan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik,” tegas Aris.
Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama), dari media online KabarSBI.com.
Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menambahkan, “Perubahan APBD ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemalang. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. GMOCT akan terus mengawal proses ini dan memastikan informasi yang akurat sampai kepada publik.”
#noviralnojustice
Team/Red (Kabarsbi)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama.
