Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi] 08 Agustus 2025.
RSUD Cabang Bungin kembali menuai sorotan tajam. Sebuah video haru berisi permohonan korban dugaan malpraktik, pelecehan seksual, hingga tindakan medis tanpa persetujuan beredar luas di media sosial dan menggugah empati publik.
Tangisan Bayu Fadilah dan Dwi Pratiwi dua korban dugaan malpraktik di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi simbol jeritan masyarakat yang menuntut keadilan. Warga ramai-ramai menyuarakan tuntutan, mendesak Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, untuk turun tangan langsung.
Bayu Fadilah: “Saya Datang Mata Sehat, Pulang Buta…”
Bayu Fadilah, salah satu korban, tampil dalam video dengan suara lirih dan mata sayu. Ia mengaku kehilangan penglihatan mata kanan usai menjalani perawatan di RSUD Cabang Bungin.
“Saya datang ke rumah sakit dengan kondisi sehat, hanya keluhan kecil. Tapi pulang-pulang, mata saya sudah buta. Sekarang mata saya diangkat total di Bandung,” ujar Bayu dalam video yang menyebar viral.
Sementara itu, sang istri tak kuasa membendung tangis. Dalam video yang sama, ia memohon keadilan kepada Bupati.
“Pak Bupati, anak kami masih kecil, baru dua tahun. Tolong kami…”
Korban lain, Dwi Pratiwi, mengungkap pengalaman traumatisnya. Ia mengaku dioperasi tanpa izin atau pemberitahuan kepada keluarga.
“Saya kaget ketika sadar, saya sudah selesai operasi. Tidak ada izin, tidak ada tanggung jawab dari pihak rumah sakit,” ucap Dwi penuh emosi.
Aksi protes masyarakat meluas. Demonstrasi digelar besar-besaran oleh warga Cabang Bungin. Para kepala desa se-Kecamatan Cabang Bungin juga menyampaikan aspirasi langsung kepada Pemkab Bekasi melalui jalur resmi.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau langkah konkret dari Bupati Bekasi. Alih-alih menanggapi jeritan korban, publik justru dikejutkan dengan video Bupati yang memuji inovasi “Rusa Berlian” milik RSUD tersebut—yang dinilai menyakitkan hati para korban.
“Saat rakyat menjerit, pemimpin diuji. Apakah ia hadir memberi solusi, atau hanya sibuk menjaga pencitraan?” tulis seorang netizen.
Ketua Akpersi Jabar: “Harus Ada Tindakan Hukum dan Administratif!”
Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) DPD Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., akhirnya angkat bicara.
“Kita tidak bisa terus menunggu. Trauma sudah terjadi, korban terus bertambah. Pemkab Bekasi harus segera turun tangan, baik secara hukum maupun administratif,” tegasnya.
