Tegarnews.co.id – Bekasi] 9 Agustus 2025
Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, mengajukan usulan penyertaan modal sebesar Rp90 miliar yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026. Namun, usulan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Mulyadi.
Mulyadi menilai PDAM Tirta Patriot justru kerap menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibanding menjadi solusi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia mengungkapkan, penyertaan modal besar selama ini tidak diiringi peningkatan kualitas layanan.
“Pada Tahun Anggaran 2024 saja, PDAM sudah menerima Rp35 miliar modal segar dari Pemkot Bekasi, tapi kinerjanya tidak berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan air bersih. Airnya lebih cocok untuk kolam bebek ketimbang teko teh,” sindirnya.
Menurut Mulyadi, sekitar 90 persen pelanggan enggan menggunakan air PDAM untuk minum atau memasak, lebih memilih untuk mandi, mencuci, atau keperluan lain karena khawatir menimbulkan gatal-gatal. Kondisi ini membuat masyarakat beralih ke depot air isi ulang yang dinilai lebih jernih dan layak konsumsi.
“Inilah paradoksnya. Perusahaan daerah yang seharusnya menjadi penyedia utama air bersih justru kalah bersaing dengan depot air isi ulang di pinggir jalan. Kalau memang tidak mampu menyediakan air minum, ganti saja nama jadi Perusahaan Air Mandi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya inovasi dan strategi di bawah kepemimpinan Direktur Utama saat ini, sehingga penyertaan modal tanpa rencana bisnis realistis hanya berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Mulyadi mendorong Pemkot Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penyertaan modal dan meninjau ulang struktur serta kapabilitas manajemen PDAM Tirta Patriot.
“Tanpa reformasi manajemen dan peningkatan kualitas SDM, sebesar apapun modal dari APBD hanya akan menjadi angka-angka cantik di laporan keuangan. PDAM Tirta Patriot berisiko terus menjadi lubang hitam anggaran daerah,” pungkasnya.
