Tegarnews.co.id-Bogor, 24 Agustus 2025| Langkah Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyegel sejumlah hotel berikut objek wisata di Kawasan Puncak Bogor yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, memicu konflik ekonomi bagi warga lokal lantaran harus kehilangan mata pencaharian. Mantan Dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan KLHK itu, dianggap menghiraukan janji Prabowo-Gibran dalam menciptakan lapangan pekerjaan saat berkampanye.
- “Presiden Prabowo harus pecat Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq yang telah menghilangkan mata pencaharian ratusan warga lokal di Puncak. Ini bentuk arogansi birokrasi karena dilakukan tanpa melihat dampak ekonomi secara langsung bagi pekerja hotel dan tempat wisata,” ujar Azet Basumi Sekjen Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) dalam orasinya di seputar lampu merah Gadog Ciawi, Jum’at 22 Agustus 2025.
Untuk diketahui, ratusan massa dari pekerja hotel dan wisata di kawasan Puncak, Masyarakat Adat Puncak (MAP) dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menggelar aksi demo sebagai bentuk protes terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup melalui Gakkum LH yang menyegel sejumlah hotel hingga lokasi wisata yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan. Tindakan itu, berimbas terjadinya PHK masal terhadap pekerja hotel dan wisata.
“Rusaknya kawasan puncak yang mengakibatkan terjadi bencana, itu imbas dari alih fungsi kawasan hutan akibat program KLHK, KSO secara bar-bar PTPN Gunung Mas dan vila liar milik para pejabat. Tempat usaha seperti hotel dan lokasi wisata, kalau terdapat potensi pencemaran lingkungan harusnya dicarikan solusi bukan di segel, karena ratusan warga lokal yang bekerja jadi korban PHK,” imbuhnya.
Azet juga menyebutkan, terdapat 600 hektar lahan hutan yang diserahkan kepada 75 penerima dalam jangka waktu 35 dengan dalih solusi pelestarian lingkungan. Faktanya, kata dia lagi, saat ini terjadi kerusakan lahan sehingga merusak fungsi kawasan hutan. Saat itu, Hanif Faisol Nurofiq menjabat Dirjen planologi kehutanan KLHK jadi memiliki peran atas rusak lahan hutan di kawasan Puncak.
” Menteri Hanif harus bertanggungjawab atas hilangnya pekerjaan ratusan warga lokal, penyegelan itu menyengsarakan rakyat. Pemerintah harus melindungi kelestarian alam dan juga ekonomi rakyat,” tegasnya.
Senada dilontarkan Ketua AMBS Muchsin, ia mengatakan, bahwa kebijakan penyegelan sejumlah hotel hingga lokasi wisata seharusnya didasari kajian mendalam terutama kaitan perekenomian masyarakat lokal. Dampak pencemaran lingkungan, kata dia lagi, harus ditangani sejak dini agar tidak merusak lingkungan tetapi mengedepankan solusi dalam penanganannya bukan dengan menyegel aktivitas usaha.
” Menghilangkan tikus tidak harus membakar lumbungnya karena dalam lumbung itu ada hal lain bukan hanya tikus. Kalau berpotensi adanya pencemaran lingkungan, bisa diarahkan agar potensi itu bisa diminimalisir bukan hotel atau lokasi wisatanya di segel? Ini jelas tidak bisa dibiarkan, ada ratusan pekerja yang mengalami PHK karena arogansi Menteri Hanif Faisol,” ujar Muchsin.
Ditempat yang sama, Dewan penasehat Masyarakat Adat Puncak (MAP), Chaidir Rusli, ikut menyoroti rusaknya kawasan hutan akibat program KLHK bernama Kulin KK. Ia menilai, dampak program berdalih kebijakan sosial untuk memperdayakan masyarakat sekitar hutan dengan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan itu membuat rusaknya kawasan hutan.
- ” Jelas telah terjadi alih fungsi kawasan hutan yang tidak terkendali. Ancaman yang timbul, ekosistem hutan hilang dan membuka peluang terjadi banjir dan longsor. Itu persoalan utama di kawasan Puncak, bukan soal potensi pencemaran lingkungan lalu tempat usahanya disegel yang ujungnya timbul PHK masal,” singkatnya.[]
