Tegarnews.co.id-Lebak Banten, 7 Oktober 2025| Koalisi Aktivis Lebak Bersatu (KALAB) melakukan audiensi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Senin (7/10/2025), untuk meminta klarifikasi atas dugaan penyimpangan dana pendidikan dan praktik setoran dalam proyek pengadaan buku. Namun audiensi itu tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang disebut mangkir tanpa alasan jelas.
Menurut Akmal, perwakilan Koalisi Aktivis Lebak Bersatu, ketidakhadiran Kadis memperkuat dugaan bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola dana pendidikan di daerah.
> “Kami datang dengan niat baik untuk mengklarifikasi, tapi Kadis justru tidak hadir. Ini bentuk ketidakseriusan dalam menjawab dugaan pelanggaran yang mencoreng dunia pendidikan,” ujar Akmal usai audiensi di halaman kantor Dindik Lebak.
KALAB membeberkan dua persoalan besar yang menjadi fokus sorotan mereka. Pertama, dugaan “kebohongan struktural” di lingkungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dugaan ini terkait praktik pemalsuan data siswa fiktif demi pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang disebut-sebut disertai adanya setoran agar data fiktif diloloskan oleh oknum pejabat dinas.
> “Kami menemukan indikasi kuat adanya praktik setoran dalam pelolosan data siswa fiktif penerima BOP PKBM. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut uang rakyat,” tegas Akmal.
Persoalan kedua adalah dugaan praktik setoran (fee) proyek pengadaan buku SD–SMP yang melibatkan oknum di K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) serta pejabat Dinas Pendidikan.
> “Yang menjadi sorotan tajam adalah adanya dugaan bahwa oknum di K3S secara sistematis mengarahkan pengadaan buku hanya kepada satu vendor tertentu, dengan komitmen fee sebesar 15 persen dari total nilai pembelian,” ungkap Akmal.
*Estimasi Nilai Fee: Fantastis!*
Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, jumlah siswa Sekolah Dasar mencapai sekitar 73.000 siswa. Jika dibagi ke dalam enam jenjang kelas (I–VI), maka rata-rata siswa per jenjang sekitar 12.167 orang.
Setiap siswa umumnya membeli beberapa jenis buku dengan total nilai Rp 250.000 per siswa per kelas, sehingga total transaksi per kelas diperkirakan mencapai:
12.167 siswa × Rp 250.000 = Rp 3.041.750.000.
Jika benar terdapat fee 15 persen, maka nilainya mencapai:
15% × Rp 3.041.750.000 = Rp 456.250.000 per jenjang.
> “Kalau dikalikan enam jenjang, potensi nilai fee mencapai miliaran rupiah. Ini sangat besar dan harus segera diselidiki oleh aparat penegak hukum,” tegas Akmal.
*KALAB Siap Surati Kemendikbud dan KPK*
Sebagai tindak lanjut, KALAB menyatakan akan melayangkan surat resmi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat itu akan berisi laporan dugaan penyimpangan struktural, penyalahgunaan dana BOP PKBM, serta indikasi gratifikasi dalam proyek pengadaan buku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
> “Kami akan menyurati Kemendikbud agar turun langsung melakukan audit menyeluruh, dan kami juga akan melaporkan hal ini ke KPK karena sudah mengarah pada dugaan gratifikasi pejabat,” ujar Akmal.
Dalam surat tersebut, KALAB akan menyoroti tiga poin penting:
1. Permintaan audit nasional terhadap penyaluran dan penggunaan dana BOP PKBM di Kabupaten Lebak.
2. Pemeriksaan proyek pengadaan buku SD–SMP, termasuk potensi monopoli vendor dan dugaan fee 10–15 persen.
3. Desakan kepada KPK untuk menelusuri indikasi gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan di Dinas Pendidikan Lebak.
> “Kami tidak ingin laporan ini berhenti di meja dinas. Kami ingin Kemendikbud dan KPK turun langsung agar dunia pendidikan di Lebak kembali bersih dan kredibel,” tutup Akmal.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak belum memberikan tanggapan resmi terkait ketidakhadiran dalam audiensi maupun dugaan praktik setoran dan fee proyek pengadaan buku yang disampaikan Koalisi Aktivis Lebak Bersatu.[]
