Breaking News
light_mode
Home » TNI & Polri » Dr Tasrif M Saleh : Anggota Polri Harus Berbenah Diri, Harus Miliki Supremasi Keteladanan dan Profesionalisme

Dr Tasrif M Saleh : Anggota Polri Harus Berbenah Diri, Harus Miliki Supremasi Keteladanan dan Profesionalisme

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month Ming, 5 Okt 2025
  • visibility 308
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Jakarta, 5 Oktober 2025| Penasehat Inpoin Center Dr.Tasrif M. Saleh menegaskan Polisi Republik Indonesia (Polri) harus memperbaiki citra di masyarakat, sebagai teladan yang baik dan jujur.

Tasrif menilai kemarahan publik kemarin kepada Polri karena citra baik dan jujur polisi kurang dicerminkan atau dipantulkan kepada masyarakat.

“Banyak elite dan pimpinan Polri baik dan jujur lho. Bahkan banyak lahir Jenderal Hoegeng baru. Ini perlu dicitrakan ke masyarakat agar tak buram keteladanannya,” kata Tasrif di Jakarta, (5/10).

Untuk itu, pria Jebolan S3 Universitas Jayabaya ini mendorong Polri melakukan transformasi pada aspek budaya. Sesuai amanat reformasi Polri 1999, yakni supremasi keteladanan.

“Tuntaskan pekerjaan rumah Polri yaitu supremasi keteladanan untuk seluruh anggota,” ujarnya.

Tasrif menyatakan keteladanan dari elite Polri manunggal dalam seluruh aparat dan bawahan.

Lebih lanjut, Tasrif mengingatkan Polri tidak boleh tergoda dengan budaya flexing atau pamer barang mewah saat ini.

“Budaya flexing mendorong emosi negatif. Karena pesan yang yang diterima publik itu ialah arogansi, kesombongan, dan haus akan harta dan kekayaan” kata Tasrif.

Penasehat Inpoin Center Dr. Tasrif M. Saleh menegaskan Polisi Republik Indonesia (Polri) harus memperbaiki citra di masyarakat, sebagai teladan yang baik

Kata Tasrif, budaya flexing dapat mendorong elite dan aparat untuk bertindak korup dan kolusi untuk memenuhi hasrat flexing, hal ini menguatkan asumsi institusi Polri tidak mengayomi masyarakat sepenuh hati.

“Praktik flexing jangan sampai membudaya pada institusi Polri, agar elitenya tetap menjadi sumber dan kompas keteladanan bagi anggotanya, serta supremasi hukum ditegakkan,” ujar Tasrif.

Praktik yang perlu dievaluasi juga yakni penggunaan Strobo atau Sirine yang dapat menyulut emosi publik karena mengandung arogansi dan kekerasan simbolik di ruas jalan.

“Pemakaian Strobo atau Sirine ‘tot tot wuk wuk’ dalam mengawal elite sebagai simbol arogansi. Sama halnya Jenderal Polisi dan keluarganya pamer barang mewah di media sosial” ujar Tasrif.

Kata Tasrif, polisi memiliki Tri Brata dan Catur Prasetya, tetapi karena aspek budaya yang belum selesai reformasinya maka nilai-nilai etis tersebut tidak manunggal dalam diri aparat.

Supaya perbaikan Polri tidak sekedar menjadi wacana maka harus diketahui secara jelas pada bagian mana yang akan diperbaiki. “Keteladanan dari aparat konsen utamanya” pungkasnya.[]

  • Author: Rls/Red
  • Editor: Redaksi
  • Source: Tim/Red

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sejumlah Advokat Somasi Gibran, Desak Putra Sulung Jokowi Mundur Dari Kursi Wapres Secara Sukarela

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Rls/M.Ifsudar
    • visibility 110
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta| Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menghadapi tekanan serius dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Mereka secara resmi melayangkan somasi kepada Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres periode 2024-2029. Dalam somasi yang dirilis ke publik pada 2 Juli 2025, para […]

  • Pelayanan Akhir Pekan Di kantor Pertanahan Kota Medan Merupakan Wujud Komitmen Dalam Peninggkatan Kualitas Pelayanan Publik

    • calendar_month Ming, 21 Des 2025
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 80
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Medan, 21 Desember 2025| Pelayanan Akhir Pekan di Kantor Pertanahan Kota Medan merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja tetap dapat mengurus keperluan pertanahan secara langsung dan tertib. Pelayanan akhir pekan difokuskan pada pemohon langsung dengan jam pelayanan […]

  • Viral di TikTok, Kadis PUPR Banten Arlan Marzan dan Kabid Heru Dilaporkan ke Kejagung

    • calendar_month Ming, 26 Okt 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 202
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Banten, 26 Oktober 2025| Dugaan penyimpangan dana proyek jalan Cikumpay-Ciparay senilai Rp 87,6 miliar oleh kontraktor PT. Lambok Ulina APBD Provinsi Banten menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial TikTok. Video yang diunggah oleh akun @bantenbergerak memperlihatkan sejumlah komentar netizen yang menuding adanya praktik tidak transparan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan […]

  • Haidar Alwi: Ketegasan Dasco di Tengah Suara Parlemen Dalam Abolisi Tom Lembong, Amnesti Hasto Jadi Nafas Baru Politik

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 316
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 2 Agustus 2025| R.Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai bahwa tindakan Presiden melalui mekanisme amnesti dan abolisi terhadap dua tokoh penting lintas kubu bukan sekadar keputusan hukum, melainkan cerminan kematangan demokrasi yang jarang muncul di tengah iklim politik yang bising dan penuh prasangka. Dalam keputusan tersebut, Presiden memberi amnesti […]

  • Hak Pengguna Layanan Pertanahan: Transparan Adil dan Sesuai SOP

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 248
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Medan, 23 Januari 2026| Pengguna layanan Kantor Pertanahan Kota Medan berhak memperoleh pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Pemenuhan hak-hak pengguna layanan merupakan bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kota Medan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hak tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di […]

  • Sekjen KNPI Kota Bogor Soroti Potensi Masalah Dalam PPDB Kota Bogor

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Egi Hendrawan
    • visibility 168
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Kota Bogor| Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD KNPI Kota Bogor, M. Mahdum, menyoroti potensi masalah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bogor tahun 2025. Menurut Mahdum, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Mahdum menekankan pentingnya kejelasan dalam penerapan sistem domisili. Meskipun kebijakan baru memungkinkan jalur domisili […]

expand_less