Tegarnews.co.id-Bogor, 26 November 2025| Penataan manajemen Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) kembali menuai sorotan. Sejumlah kalangan masyarakat menilai kinerja direksi belum menunjukkan langkah perbaikan signifikan, terutama terkait ketertiban pasar, pembinaan unit, hingga profesionalitas sumber daya manusia.
Sorotan paling keras datang dari Komisi II DPRD Kota Bogor. Anggota Komisi II, Rifki Alaydrus, menegaskan bahwa pengelolaan BUMD tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa evaluasi menyeluruh.
“PD Pasar adalah institusi pelayanan publik. Bila ada oknum yang bermain, direksi harus tegas. Tidak boleh ragu menindak,” ujar Rifki dalam rapat kerja bersama jajaran manajemen PPJ.
Rumor Keterlibatan Karyawan Bermasalah, DPRD Minta Klarifikasi
Belakangan, beredar rumor bahwa terdapat seorang karyawan PPJ yang pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi. Meski informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, DPRD mendesak direksi untuk bertindak cepat dan transparan.
Rifki menegaskan bahwa isu seperti ini tidak boleh dibiarkan menggantung. “Jika memang benar dan terdapat bukti yang kuat, direksi wajib mengevaluasi. BUMD tidak boleh memberikan ruang bagi orang-orang dengan rekam jejak bermasalah, apalagi di institusi yang memegang aset publik,” tegasnya.
Tuntutan Perbaikan Sistemik
Komisi II menilai persoalan manajemen PPJ bukan hanya terkait individu, tetapi juga sistem dan tata kelola. Mulai dari ketertiban pedagang, penguatan unit pasar, hingga penempatan pejabat struktural yang dianggap belum sepenuhnya mengedepankan prinsip meritokrasi.
Sejumlah pengamat menilai keberanian direksi dalam menegakkan aturan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Direksi Diminta Bersikap Tegas dan Transparan
DPRD menegaskan bahwa pembenahan manajemen harus dilakukan tanpa kompromi. Evaluasi menyeluruh, audit internal, dan peningkatan standar rekrutmen dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki citra sekaligus kinerja PPJ.
Publik kini menantikan langkah konkret dari direksi untuk menjawab kritik tersebut—apakah melalui klarifikasi resmi, investigasi internal, atau penataan ulang struktur manajemen.
