Tegarnews.co.id-Kabupaten Bogor, 1 Desember 2025| Rencana aksi massa Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Tanah Air (BEM-STA) Wilayah Bogor Raya yang awalnya akan digelar di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor dialihkan menjadi audiensi resmi setelah adanya pemanggilan langsung dari Kepala Dinas. Meski berubah bentuk, sikap kritis mahasiswa tidak berkurang sedikit pun.
Kordinator BEM-STA, Rezal Ibrahim (Bastian) menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai pengawas publik yang akan terus mengawal penggunaan anggaran yang berpotensi tidak berpihak kepada rakyat.
“Dialog bukan kompromi, dan bukan akhir perjuangan. Ini justru babak baru untuk menuntut transparansi anggaran Rp 15 miliar yang terkesan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dalam audiensi, Ketua Bidang Kebudayaan, Ketua Bidang Pariwisata, serta Sekretaris Disbudpar tidak mampu menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran seremonial sebesar Rp 15 miliar. Dalih yang disampaikan pun dianggap kontradiktif. Mereka menyatakan anggaran itu diarahkan bagi kegiatan kebudayaan, terutama untuk seniman lokal. Namun di saat yang sama, seniman di desa tetap diminta mengandalkan Dana Desa untuk kegiatan kesenian.
Pertanyaan besar pun mengemuka:
Bila seniman daerah tidak menerima manfaat langsung, untuk apa dan kepada siapa anggaran Rp 15 miliar itu dialirkan?
Parahnya lagi, Ketua Bidang Pariwisata mengakui tidak mampu mencegah praktik pungutan liar di destinasi wisata Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi indikator lemahnya pengawasan serta ketidaktepatan sasaran program Disbudpar.
BEM-STA menilai indikasi tersebut membuka ruang dugaan:
– pemborosan anggaran
– praktik tidak efisien dan tidak
pro-rakyat
– penyimpangan administratif
– tata kelola anggaran yang
serampangan
BEM-STA kemudian menegaskan 5 tuntutan utama:
1. Hentikan pemborosan anggaran seremonial Kabupaten Bogor
2. Audit investigatif seluruh pos anggaran Disbudpar 2025
3. Publikasi rinci penggunaan anggaran Rp 15 miliar kepada masyarakat
4. Evaluasi pejabat yang tidak mampu menjalankan asas good governance
5. Realokasi anggaran untuk program kebudayaan dan wisata berbasis kerakyatan
“Selama uang rakyat tidak dikelola secara terbuka, selama itulah kami akan terus bersuara. Jangan jadikan anggaran seremonial sebagai sarana gaya-gayaan pejabat!” tutup Bastian.
BEM Se-Tanah Air Wilayah Bogor Raya berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga transparansi benar-benar dibuka untuk publik.[]
