Tegarnews.co.id-Mandailing Natal, 26 Desember 2025| Pembangunan Puskesmas Sibanggor Jae, Kecamatan Sibanggor, Kabupaten Mandailing Natal, hingga menjelang akhir tahun anggaran dinilai amburadul, tidak tuntas, dan jauh dari standar pelayanan kesehatan. Proyek yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal ini kini menuai sorotan tajam dari SATMA AMPI Madina.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, menegaskan bahwa kondisi fisik bangunan di lapangan menunjukkan lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Puskesmas yang seharusnya menjadi fasilitas vital bagi masyarakat justru terkesan dikerjakan asal-asalan.
“Ini proyek strategis bidang kesehatan. Namun faktanya, sampai akhir tahun kondisinya amburadul. Pertanyaannya, ke mana pengawasan Dinas Kesehatan?” tegas Muhammad Saleh.
SATMA AMPI Madina juga menyoroti tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal sebagai pengguna anggaran dan penanggung jawab utama kegiatan. Menurutnya, Kadis Kesehatan tidak bisa lepas tangan atas buruknya kualitas dan lambannya progres pembangunan Puskesmas Sibanggor Jae.
“Kami menduga lemahnya kontrol dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi salah satu penyebab proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kadis harus bertanggung jawab secara moral dan administratif,” lanjutnya.
Selain itu, Sahjan diduga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Namun hingga kini, SATMA AMPI Madina menilai tidak terlihat adanya langkah tegas dari PPK untuk memastikan proyek sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan tenggat waktu.
SATMA AMPI Madina mendesak Inspektorat Daerah, BPK, serta Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaksana proyek dan PPK, tetapi juga terhadap peran dan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal.
“Jika ditemukan indikasi pembiaran, kelalaian, atau bahkan dugaan penyimpangan anggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih,” ujar Muhammad Saleh.
SATMA AMPI Madina menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh dijadikan ajang main-main anggaran, karena menyangkut langsung hak dasar masyarakat.[]
