Tegarnews.co.id-Kota Bogor, 9 Februari 2026| Pelaksanaan Musyawarah Kohati Cabang (Muskohcab) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor ke-XLVII menuai sorotan tajam dari internal kader. Forum tertinggi pengambilan keputusan tersebut dinilai cacat secara prosedural maupun etis, menyusul dugaan ketidaknetralan panitia serta keberpihakan pihak demisioner terhadap kandidat tertentu.
Sejumlah kader menilai Muskohcab yang seharusnya menjadi ruang musyawarah paling sakral dan demokratis justru kehilangan independensi. Tahapan forum dianggap tidak lagi mencerminkan asas keadilan, objektivitas, dan kesetaraan hak antar kandidat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi organisasi.
Dugaan intervensi mencuat setelah Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) yang semestinya berperan sebagai fasilitator netral dinilai mengambil keputusan-keputusan yang merugikan salah satu kandidat, baik dari sisi teknis, administrasi, hingga dinamika persidangan. Kondisi ini memunculkan kesan adanya perlakuan diskriminatif dan penggiringan arah forum.
Tak hanya itu, sikap Ketua Umum Kohati demisioner turut menjadi sorotan. Posisi demisioner yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan dinilai justru menunjukkan keberpihakan, sehingga memperkeruh situasi dan memperlemah legitimasi hasil musyawarah.
“Ketika demisioner, SC, dan OC tidak lagi netral, maka forum otomatis kehilangan legitimasi. Muskohcab tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak. Ini forum kader, bukan alat politik internal,” tegas salah satu kader Kohati Cabang Bogor.
Menurutnya, krisis netralitas panitia telah mencederai marwah organisasi dan merusak kepercayaan kader terhadap mekanisme kaderisasi. Jika dibiarkan, praktik semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi internal HMI ke depan.
Atas dasar itu, kader Kohati Cabang Bogor secara terbuka menyatakan sikap tegas dan menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:
1. Pelaksanaan Muskohcab ulang secara menyeluruh, jujur, adil, dan independen.
2. Pembubaran Organizing di Committee (OC) dan Steering Committee (SC) Muskohcab XLVII.
3. Pembentukan kepanitiaan baru yang netral, profesional, dan dipercaya seluruh kader.
4. Klarifikasi terbuka terkait dugaan intervensi dan pelanggaran prosedur selama forum berlangsung.
Kader menegaskan, legitimasi kepemimpinan tidak bisa lahir dari proses yang cacat.
“Kalau Muskohcab yang bermasalah ini tetap dipaksakan sah, yang runtuh bukan hanya hasil forum, tapi marwah organisasi. Kami tidak ingin Kohati dipimpin dari proses yang tidak adil,” lanjutnya.
Rilis sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral kader untuk menjaga HMI dan Kohati tetap berada di jalur konstitusional, demokratis, serta bebas dari intervensi dan praktik tidak etis dalam suksesi kepemimpinan.
Bagi kader, Muskohcab bukan sekadar agenda formal, melainkan cerminan integritas organisasi. Ketika keadilan diabaikan, perlawanan kader menjadi keniscayaan.[]
