Tegarnews.co.id-Jakarta, 18 Februari 2026| Ditengah gembar gembor efisiensi anggaran negara, publik hari ini nyatanya kembali dihadapkan pada polemik klasik: Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan.
Sinyalemen yang beredar menyebut, anggaran untuk sidang isbat Ramadhan 2026 mencapai Rp9 miliar. Namun melalui rilis resmi, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan, bahwa; biaya sidang isbat hanya sekitar Rp163 juta (?), mencakup konsumsi dan transportasi narasumber serta panitia.
Terlepas dari klarifikasi itu, perdebatan yang muncul justru lebih substansial; apakah mekanisme sidang isbat masih relevan dengan format seremonial tatap muka, ataukah sudah saatnya bertransformasi ke model digital yang lebih hemat biaya dan rasional?. Kan katanya efisiensi, kenapa tidak Gratis via Zoom Saja?!
Sidang isbat pada dasarnya, adalah; forum verifikasi hasil rukyatul hilal (observasi bulan) dan hisab (perhitungan astronomi) sebelum pemerintah menetapkan awal Ramadhan. Pada praktiknya, forum ini menghadirkan perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, pakar falak, BMKG, hingga duta besar negara sahabat. Secara historis, forum ini dimaksudkan sebagai ruang musyawarah dan legitimasi publik.
Namun di era teknologi digital dan transparansi anggaran, publik berhak mempertanyakan urgensi format fisik yang memerlukan biaya ratusan juta rupiah. Jika tujuannya adalah sinkronisasi data dan pengambilan keputusan, bukankah platform daring seperti Zoom sudah lebih dari cukup? Bukankah laporan rukyat dari berbagai titik pengamatan dapat disampaikan secara real-time tanpa harus menghadirkan semua pihak secara fisik di satu tempat?
Lebih jauh lagi, dari perspektif epistemologi keilmuan, metode hisab sebenarnya telah memiliki tingkat akurasi sangat tinggi. Perhitungan astronomi modern mampu memprediksi posisi hilal hingga hitungan detik dan derajat. Dalam logika sains, kepastian matematis tentu memiliki basis pengetahuan yang kuat. Sementara rukyat sering kali terkendala cuaca, polusi cahaya, dan faktor subjektivitas pengamat.
Ironisnya, perdebatan publik justru lebih riuh soal angka Rp9 miliar versus Rp163 juta, bukan soal reformasi metode dan tata kelola. Padahal inti masalahnya bukan sekadar besar-kecilnya nominal, melainkan simbolisme birokrasi yang terasa kurang adaptif terhadap semangat efisiensi.
Jika memang anggaran hanya Rp163 juta, secara administratif mungkin tergolong wajar untuk skala kegiatan nasional. Namun dalam konteks kampanye penghematan, bahkan angka tersebut tetap mengundang pertanyaan: mengapa tidak nol rupiah? Mengapa tidak sepenuhnya virtual? Negara telah membuktikan selama pandemi bahwa rapat kabinet, sidang pengadilan, hingga pertemuan internasional bisa berlangsung efektif secara daring.
Di sinilah letak “kelucuan” yang sering disebut publik: Indonesia kerap terjebak pada seremoni, bukan substansi. Sidang isbat berpotensi menjadi simbol formalitas tahunan yang sebenarnya bisa disederhanakan tanpa mengurangi legitimasi keputusan.
Mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi angka, melainkan keberanian mereformasi pola. Jika ilmu hisab sudah mapan dan teknologi digital tersedia, maka efisiensi sejati bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga memangkas tradisi yang tak lagi esensial. Ramadan adalah momentum refleksi. Mungkin sudah saatnya birokrasi pun ikut berpuasa dari seremoni yang berlebihan.[]
