Tegarnews.co.id-Jakarta, 28 Februari 2026| Deretan mobil pikap berkelir garang itu berbaris rapi di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok. Logo Mahindra dan Tata Motors berkilau tertimpa matahari Jakarta. Bagi para pekerja pelabuhan, ini mungkin sekadar bongkar muat biasa. Namun, bagi para penghuni Senayan, pemandangan ini adalah sebuah kejutan yang menyesakkan dada.
Bagaimana mungkin ratusan unit kendaraan operasional sudah mengaspal di tanah air, sementara kertas kerja di meja rapat komisi belum sempat dibalik?
Polemik ini bermula bukan dari ruang sidang yang sejuk, melainkan dari tajuk berita. Anggota DPR RI dibuat terperangah ketika mendapati kabar bahwa proyek pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp24,66 triliun ternyata sudah melaju jauh.
”Kami kaget, tahu-tahu unitnya sudah ada di media dan di pelabuhan,” ungkap salah satu anggota dewan dengan nada masygul. Ketidaktahuan ini menciptakan jurang komunikasi yang lebar antara eksekutif dan legislatif. Rencana mendatangkan 105.000 unit kendaraan dari negeri Bollywood ini seolah menjadi “penumpang gelap” dalam agenda pembangunan desa.
Pihak PT Agrinas selaku pelaksana beralasan bahwa langkah ini adalah bentuk efisiensi. Mobil 4×4 dari India diklaim memiliki harga yang jauh lebih bersahabat bagi kantong petani dan koperasi desa dibandingkan produk rakitan dalam negeri.
Namun, argumen ini justru memicu api perdebatan baru. DPR menilai kebijakan ini bak “pukulan balik” bagi industri otomotif nasional yang sedang mencoba mandiri. Di tengah semangat Presiden Prabowo Subianto yang gencar mempromosikan Maung buatan Pindad, kehadiran massal mobil India dianggap tidak sinkron dengan visi kedaulatan industri.
Situasi kini berada di titik nadir. Pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah meminta pengadaan ini dihentikan sementara. Semua mata kini tertuju pada kepulangan Presiden dari lawatan luar negeri untuk memberikan kata putus.
”Ini bukan sekadar soal membeli mobil, tapi soal ke mana arah keberpihakan industri kita mengalir,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Untuk saat ini, roda-roda baja dari India itu harus terdiam di pelabuhan. Mereka menjadi saksi bisu dari sebuah proses birokrasi yang “balapan” dengan logistik, di mana transparansi sempat tertinggal di garis start.[]
