Tegarnews.co.id – Bogor, 6 Maret 2026 | Menanggapi tudingan dugaan penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) operasional serta indikasi bon fiktif yang dilontarkan oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat (GEMPAR), pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akhirnya memberikan klarifikasi.
Kepala Bidang di DLH Kota Bogor, Deden, menegaskan bahwa isu tersebut berkaitan dengan temuan lama dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya sudah ditindaklanjuti oleh pihak dinas.
Hal itu disampaikan Deden saat memberikan tanggapan kepada awak media pada Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, DLH saat ini telah melakukan berbagai pembenahan sistem guna mencegah potensi penyimpangan serupa terjadi kembali.
“Yang pasti terkait isu bon fiktif atau BBM itu merujuk pada LHP BPK. Sampai saat ini kami sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Bahkan sistemnya juga sudah mengalami perubahan,” ujar Deden.
Ia menjelaskan, sebelumnya mekanisme pengisian BBM kendaraan operasional masih menggunakan metode manual yang dinilai memiliki celah penyalahgunaan. Namun saat ini sistem tersebut telah diubah menjadi sistem digital.
Pembayaran BBM operasional, kata dia, kini menggunakan barcode dan tercatat melalui aplikasi MyPertamina, sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara langsung melalui sistem.
“Sekarang sudah tidak ada lagi uang yang ditransfer ke sopir. Pembayaran menggunakan sistem barcode dan semuanya tercatat melalui aplikasi MyPertamina,” jelasnya.
Selain itu, DLH juga menerapkan sistem pengawasan berlapis dalam proses distribusi BBM untuk kendaraan operasional.
Deden menyebutkan terdapat tiga tahapan pengawasan, mulai dari bukti struk pengisian dari SPBU, pengajuan administrasi pengisian BBM, hingga pencocokan data transaksi yang tercatat di sistem MyPertamina.
“Sekarang pengawasannya tiga lapis. Ada struk dari SPBU, ada pengajuan administrasi, dan yang paling penting data di MyPertamina. Jadi semuanya bisa dilacak,” katanya.
Menanggapi aksi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan oleh GEMPAR terkait dugaan penyimpangan tersebut, Deden menyatakan pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik dan tetap membuka ruang klarifikasi.
Menurutnya, jika terdapat data atau nama yang jelas terkait dugaan penyimpangan, pihak DLH siap melakukan penelusuran serta pemanggilan untuk memastikan kebenarannya.
“Kalau memang ada data yang tidak sesuai, silakan disampaikan. Kami tidak akan menutup-nutupi. Kalau ada nama dan datanya jelas, tentu akan kita panggil dan kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejak menjabat, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan, terutama dalam penertiban administrasi serta perubahan metode kerja dari sistem manual menuju sistem digital agar lebih transparan dan akuntabel.
“Ke depan kami fokus pada pembenahan sistem dan administrasi. Dari yang dulu manual sekarang diarahkan ke sistem digital supaya semuanya transparan dan tidak menimbulkan persoalan lagi,” pungkasnya.[]
