Tegarnews.co.id – Kabupaten Bogor, 15 Mei 2026 | Polemik kebijakan pertambangan di Kabupaten Bogor Melalui pesan tertulis yang beredar di Grup Whatsap Media Bongkar Dengan SS yang diduga Penyampaian Bupati Bogor, Rudy Suswanto memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa permohonan yang ia sampaikan saat bertemu massa di Cibinong pekan lalu adalah meminta pembukaan kembali hanya untuk tambang yang berizin, bukan semua tambang. Ia juga meminta agar berita tidak dipelintir, serta menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah penutupan terhadap sejumlah tambang ilegal dalam beberapa hari terakhir, sebagaimana yang termuat di sejumlah pemberitaan.
Merespons langsung klarifikasi Bupati tersebut, Ahmad Rohani, Aktivis Bogor Raya yang vokal mengawal isu ini, angkat bicara kembali dengan tanggapan yang tegas namun tetap konstruktif. Ahmad Rohani menyatakan mencatat baik penjelasan tersebut, namun menegaskan kembali bahwa dirinya dan masyarakat luas tidak memelintir fakta, melainkan hanya menyampaikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.
“Saya mencatat baik pesan klarifikasi dari Pak Bupati. Saya tegaskan kembali, kami tidak memelintir berita, kami hanya menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan: truk-truk pengangkut tambang sudah berjalan bebas di Jalan Toha Parung Panjang, padahal izin pembukaan kembali secara resmi dari Gubernur Jawa Barat belum ada,” ujar Ahmad Rohani saat dikonfirmasi, Jumat (15/5).
Ahmad Rohani mengapresiasi penegasan Bupati bahwa permohonan pembukaan hanya ditujukan bagi usaha tambang yang memiliki izin lengkap dan sah. Namun, ia kembali mempertanyakan kenyataan yang ada di jalan-jalan utama Kabupaten Bogor. Menurutnya, yang terlihat beroperasi dan merusak fasilitas umum justru banyak kendaraan yang keberadaan dan kelengkapan dokumennya masih dipertanyakan.
“Kalau maksud permintaan Pak Bupati hanya untuk tambang yang berizin, itu poin yang sangat baik dan harus kami apresiasi. Tapi pertanyaan kami tetap sama: kenapa di lapangan yang beroperasi dan merusak jalan justru banyak yang statusnya masih dipertanyakan atau belum ada kejelasan izinnya? Kami senang mendengar ada langkah penutupan tambang ilegal, tapi tolong buktikan secara nyata dan transparan, jangan hanya ada di berita saja,” tegasnya.
Terkait ajakan Bupati untuk “membangun Bogor bersama-sama”, Ahmad Rohani menyambut baik ajakan tersebut, namun dengan catatan penting. Menurutnya, syarat utama membangun bersama adalah kepatuhan pada aturan hukum, kejelasan kebijakan, dan keberpihakan pada kenyamanan serta keselamatan warga.
“Membangun Bogor bersama-sama itu syarat utamanya adalah kejelasan aturan, kepatuhan pada hukum, dan keberpihakan pada kenyamanan warga. Selama aturan provinsi belum turun, maka aktivitas apa pun yang melibatkan pengangkutan hasil tambang tetap harus ditahan dulu. Kami siap membangun bersama, tapi kami juga akan tetap awasi bersama,” tandas Ahmad Rohani.
Ia menegaskan kembali prinsipnya: selama belum ada keputusan resmi dan izin sah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka seluruh aktivitas pertambangan dan pengangkutannya harus tetap dalam status ditertibkan. Jika ada yang tetap beroperasi, baik yang mengaku berizin maupun tidak, selama belum ada lampu hijau Gubernur, maka tetap dianggap melanggar aturan dan harus ditindak tegas.
“Kalau ada pelanggaran, baik yang berizin maupun tidak, kami akan tetap bongkar demi Bogor yang tertib dan adil. Kami berharap penjelasan ini menjadi titik terang, dan ke depannya warga tidak lagi dirugikan oleh aktivitas yang belum jelas payung hukumnya,” pungkas Ahmad Rohani.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu tindakan nyata di lapangan: apakah kendaraan yang melintas di Jalan Toha dan ruas jalan lainnya benar-benar hanya milik pengusaha yang berizin lengkap, atau masih banyak oknum yang memanfaatkan situasi untuk beroperasi secara ilegal.[]
