Tegarnews.co.id – Jakarta, 25 Mei 2026 | Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengambil langkah radikal untuk menghentikan dominasi asing dalam penentuan harga komoditas strategis nasional. Melalui kebijakan kedaulatan ekonomi yang agresif, negara menegaskan bahwa harga pasar hasil bumi utama seperti kelapa sawit, nikel, dan emas harus dirumuskan secara mandiri di dalam negeri. Sikap tanpa kompromi ini diambil demi memutus ketergantungan historis, di mana Indonesia sebagai produsen terbesar dunia justru terus didikte oleh kekuatan pasar luar negeri.
Upaya penguatan kedaulatan ini bahkan disertai penegasan bahwa negara lebih memilih menyimpan kekayaan alamnya tetap berada di bawah tanah untuk generasi mendatang daripada terus-menerus menjualnya dengan harga murah kepada bangsa lain.
Guna mengeksekusi visi besar tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Instrumen hukum ini mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara khusus pengekspor tunggal. Entitas baru ini bertugas mengintegrasikan seluruh administrasi dan pengapalan komoditas mentah maupun turunannya ke luar negeri melalui mekanisme satu pintu. Langkah sentralisasi ini ditargetkan mampu memberantas praktik manipulasi administrasi, menekan kebocoran pendapatan negara, serta mengunci devisa hasil ekspor agar sepenuhnya masuk ke dalam sistem keuangan domestik demi memaksimalkan kemakmuran rakyat.(☆)
