Tegarnews.co.id – Jakarta, 4 Juni 2026 | Terungkapnya dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua pihak lainnya telah memicu kemarahan luas di tengah masyarakat. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia kini justru dibayangi dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran yang sedang diusut aparat penegak hukum.
Bagi banyak rakyat, kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa. Program yang menggunakan uang negara dalam jumlah sangat besar seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah diduga menjadi celah bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Publik mempertanyakan bagaimana sejumlah pihak yang diduga tidak memenuhi syarat dapat terlibat dalam program tersebut, serta munculnya dugaan pengaturan dan intervensi dalam berbagai proses pengadaan barang dan jasa. Jika seluruh dugaan tersebut terbukti di pengadilan, maka dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Kemarahan masyarakat semakin besar karena Dadan Hindayana sebelumnya merupakan pejabat yang dilantik langsung sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk mengelola salah satu program strategis negara. Karena itu, publik berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan berani mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, tanpa pandang bulu dan tanpa berhenti pada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini.
Di berbagai ruang publik, muncul tuntutan agar aparat penegak hukum menelusuri seluruh aliran dana, proses pengambilan keputusan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari program tersebut. Masyarakat berharap tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara ini.
Rakyat Indonesia sudah terlalu sering menyaksikan kasus korupsi yang menggerogoti uang negara. Karena itu, yang ditunggu hari ini bukan sekadar penetapan tersangka, melainkan pengusutan tuntas hingga ke akar-akarnya, transparan kepada publik, serta penegakan hukum yang benar-benar adil.
Sebab uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang disalahgunakan berarti mengurangi hak masyarakat, menghambat pembangunan, dan mengkhianati amanah yang diberikan oleh bangsa dan negara. Jika terbukti bersalah, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa pengecualian.[]
