Tegarnews.co.id -Jakarta, 4 Juni 2026 | Kejaksaan Agung resmi memproses mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya menjadi sorotan publik setelah keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan dan langsung dibawa menggunakan mobil tahanan.
Peristiwa ini semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi nasional itu mengelola anggaran yang sangat besar sehingga wajar apabila publik menuntut pertanggungjawaban atas setiap rupiah uang negara yang digunakan.
Masyarakat menilai berbagai kejanggalan yang selama ini menjadi perbincangan publik tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat semata. Jika memang ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, mark-up anggaran, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Rakyat Indonesia sudah terlalu sering menyaksikan kasus korupsi yang menggerogoti keuangan negara. Akibatnya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan gizi anak-anak bangsa justru berpotensi menjadi sasaran pihak-pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyat.
Karena itu, masyarakat berharap Kejaksaan Agung, aparat penegak hukum, dan pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun. Jabatan tinggi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.
Korupsi adalah salah satu musuh terbesar bangsa. Ketika pejabat yang diberi amanah justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat, maka yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Pembangunan terhambat, pelayanan publik memburuk, dan kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan.
Kini publik menunggu pembuktian. Jika dugaan yang sedang diusut benar adanya, maka proses hukum harus berjalan tegas, adil, dan transparan. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan segelintir orang yang memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan jutaan rakyat Indonesia.[]
