Tegarnews.co id – Serang, 16 Juni 2026 | Kabupaten Serang tengah menghadapi tantangan besar di sektor pendidikan. Di balik statusnya sebagai salah satu zona industri manufaktur terbesar di Indonesia, daerah ini mencatat sedikitnya 10.000 anak usia sekolah telantar dan tidak mengenyam bangku pendidikan atau masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kondisi tersebut diperparah oleh hancurnya infrastruktur pendidikan di lapangan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, sebanyak 2.854 ruang kelas SD dan SMP di wilayah tersebut dilaporkan dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Rinciannya meliputi 875 ruang kelas SD rusak berat, 1.273 rusak sedang, serta 203 ruang kelas SMP rusak berat dan 503 rusak sedang.
Namun, di tengah kedaruratan fisik sekolah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang justru mengambil kebijakan memangkas APBD 2026 pada sektor pendidikan sebesar Rp128 miliar. Dampak dari pemotongan anggaran ini membuat pemerintah daerah mengaku hanya mampu merehabilitasi 20 hingga 22 ruang kelas pada tahun ini melalui anggaran murni.
Sorotan Tokoh Masyarakat
Kebijakan pemangkasan anggaran ini memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat Serang sekaligus Pendiri Padepokan Bumi Alit Padjajaran, Abah Elang Mangkubumi. Ia menilai pengurangan anggaran di tengah ribuan ruang kelas yang nyaris roboh merupakan langkah yang tidak masuk akal sehat.
“Melihat kenyataan sepuluh ribu anak di tanah Serang tidak bisa sekolah dan ribuan ruang kelas hancur, ini adalah tamparan keras bagi wajah Pemerintah Kabupaten Serang. Logika macam apa yang dipakai pemerintah sampai anggaran pendidikan dipotong seratus dua puluh delapan miliar rupiah di tengah kondisi darurat seperti ini? Pemerintah daerah jangan menutup mata dan bersilat lidah melemparkan kesalahan kepada urusan ekonomi orang tua,” ujar Abah Elang saat ditemui di kediamannya, Selasa (16/6/2026).
Lebih lanjut, Abah Elang mendesak jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Serang untuk segera memulihkan postur anggaran pendidikan. Ia juga meminta pemerintah daerah memanggil para pimpinan perusahaan manufaktur di Serang guna mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara transparan untuk membangun kembali sekolah yang rusak, serta berharap kalangan mahasiswa ikut mengawal aspirasi ini.
Jawaban Pemerintah Kabupaten Serang. Merespons kritik tersebut, Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, memaparkan sejumlah langkah strategis yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka ATS sekaligus memulihkan infrastruktur sekolah.
Untuk meningkatkan partisipasi sekolah di tingkat dasar dan menengah, Najib menjelaskan bahwa Pemkab Serang tengah memaksimalkan kesempatan masyarakat untuk mengikuti program pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sementara terkait keterbatasan anggaran daerah untuk menambah ruang kelas baru, Dindikbud Kabupaten Serang telah mengajukan program revitalisasi dan rehabilitasi bangunan sekolah, khususnya tingkat SDN, kepada pemerintah pusat. Menurut Najib, Kementerian Pendidikan Nasional berkomitmen untuk mendukung pemulihan fasilitas pada sekitar 200 sekolah di Kabupaten Serang.
Di sisi lain, untuk meningkatkan kepedulian orang tua terhadap masa depan anak, Pemkab Serang juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para tokoh ulama, guna melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan di tingkat keluarga.
Najib mengingatkan bahwa penyelesaian kemelut pendidikan ini memerlukan kerja sama lintas sektor demi memenuhi amanat regulasi yang berlaku. Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), tanggung jawab pendidikan merupakan kewajiban bersama yang melibatkan tiga pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.[]
