Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 8 Agustus 2026– Penyaluran bantuan untuk korban kebakaran di Kampung Gandu RT 006/001, Dusun I, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan di tengah tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sukamulya 2026. Sabtu (8/8/2026)
Bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi korban kebakaran, Rosanih Handayani, sebelumnya disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
Bantuan tersebut telah sampai kepada korban. Namun, proses pengantarannya justru memunculkan polemik setelah warga menyoroti penggunaan kendaraan yang diduga membawa atribut bergambar salah satu bakal calon kepala desa.
Sorotan itu semakin menguat karena sejumlah orang yang disebut memiliki keterkaitan dengan salah satu bakal calon turut berada dalam rombongan pengantar bantuan.
Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik: mengapa bantuan pemerintah yang seharusnya bersifat sosial justru terlihat berdampingan dengan atribut politik menjelang Pilkades?
Tokoh masyarakat Kecamatan Sukatani, H. Heri, meminta pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan menjaga netralitas.
Ia menilai pemerintah harus memastikan masyarakat menerima bantuan tanpa muncul kesan bahwa bantuan tersebut merupakan pemberian salah satu kandidat.
“Saya kecewa dengan dinas BPBD dan Dinsos yang tidak mengawal saat bantuan disalurkan kepada korban. Terlebih lagi ada beberapa kader pemenangan yang ikut mengantar sehingga terkesan bantuan tersebut berasal dari mereka, padahal itu bantuan dari pemerintah daerah,” ujar H. Heri.
H. Heri juga mempertanyakan penggunaan kendaraan yang diduga telah memiliki branding salah satu bakal calon.
Menurutnya, penggunaan kendaraan tersebut dapat memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat, terlebih Pilkades Sukamulya sedang memasuki tahapan politik.
“Ada BPD yang mengesahkan bahwa menggunakan mobil itu tidak apa-apa karena tidak ada mobil lain. Menurut saya, ini harus diklarifikasi. BPD juga harus menjaga netralitas,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak membiarkan bantuan sosial masuk ke dalam ruang politik praktis.
“Bantuan itu hak masyarakat yang terkena musibah. Jangan sampai masyarakat kemudian melihat bantuan pemerintah sebagai bantuan dari kandidat tertentu,” tambahnya.
H. Heri juga menyoroti video dan foto yang beredar di media sosial Facebook. Dalam materi yang beredar, seorang pria yang disebut sebagai oknum guru berstatus PPPK terlihat berada di tengah massa saat kegiatan pengantaran pendaftaran salah satu bakal calon kepala desa.
Dalam video tersebut, sosok yang disebut sebagai oknum guru itu terlihat mengenakan kaus bergambar salah satu bakal calon. Ia juga terlihat berjoget bersama massa dan diduga menyampaikan orasi di tengah kerumunan pendukung.
“Ya memang benar temuan di lapangan seperti itu. Ada juga oknum ASN PPPK yang menjadi guru dan mengajar di SMPN 2 Karangbahagia, diduga memakai kaos bergambar calon kepala desa dan melakukan orasi kemenangan di tengah kerumunan massa saat mengantarkan pendaftaran calon yang didukungnya,” ungkap H. Heri.
Ia menilai dugaan tersebut harus diverifikasi karena menyangkut seorang tenaga pendidik yang berstatus PPPK.
Namun, H. Heri juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menjatuhkan vonis sebelum pihak berwenang melakukan pemeriksaan.
Ia mengatakan akan mengumpulkan informasi dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Jika hasil klarifikasi menemukan bukti politisasi bantuan pemerintah, ia siap membawa persoalan itu kepada pihak berwenang.
“Hari ini kita sedang mengklarifikasi temuan di lapangan. Kalau memang terbukti bantuan dari dinas BPBD ini dipolitisasi oleh salah satu calon kepala desa sehingga menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan calon lainnya, saya akan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga marwah demokrasi dan mencegah penggunaan fasilitas maupun bantuan pemerintah untuk kepentingan kandidat.
Raka menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebelum mengantarkan bantuan.
Namun, pihak PSM tidak dapat hadir karena sedang memiliki kesibukan.
“Saya sebagai Sekretaris Masyarakat Peduli Lingkungan selama ini sudah berkomunikasi dengan PSM. Karena PSM sedang sibuk, mereka tidak hadir,” jelas Raka.
“Untuk mobil tersebut memang benar kami gunakan karena tidak ada kendaraan untuk mengangkut bantuan dan situasi sudah sore. Kebetulan mobil tersebut lewat, kemudian saya panggil untuk mengantarkan bantuan tersebut,” ungkapnya.
“Tidak ada arahan kepada salah satu balon. Walaupun saya sebagai kader, saya bekerja untuk masyarakat. Saya sebagai masyarakat melalui MPL peduli dan membantu permasalahan di Desa Sukamulya,” tegas Raka.
Menurut Raka, pihaknya hanya ingin memastikan bantuan segera sampai kepada warga yang menjadi korban kebakaran.
Oknum Guru yang Disorot Berikan Klarifikasi
Untuk menjaga keberimbangan, Tegarnews.co.id kemudian menghubungi oknum guru yang disebut dalam sorotan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Yang bersangkutan membenarkan bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga besar SMPN 2 Karangbahagia.
Ia juga menjelaskan kehadirannya dalam kegiatan pengambilan nomor urut Pilkades.
“Alhamdulillah saya masuk keluarga besar SMPN 2 Karangbahagia. Terkait pengambilan nomor urut, saya hanya mendoakan agar Pilkades di Sukamulya berjalan lancar dan sukses. Saya juga ipar dari Bapak Lurah Sairan,” demikian keterangannya melalui pesan WhatsApp kepada awak media Tegarnews.co.id
Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa dirinya telah berstatus PPPK.
Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan karena sebelumnya muncul sorotan terkait dugaan keterlibatannya dalam kegiatan politik.
Video dan foto yang beredar di Facebook memang menjadi bagian dari sorotan masyarakat. Namun, keberadaan materi tersebut tetap membutuhkan verifikasi mengenai konteks, waktu, lokasi, serta tindakan yang dilakukan oleh orang yang terlihat dalam video.
Begitu pula dengan dugaan orasi kemenangan dan penggunaan kaus bergambar salah satu bakal calon. Pihak berwenang perlu memeriksa materi tersebut secara utuh sebelum menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan netralitas PPPK.
Tegarnews.co.id tidak mengambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran. Media ini menyampaikan adanya sorotan dan dugaan yang berkembang di masyarakat sekaligus menghadirkan klarifikasi dari pihak yang disebut.
Publik Menunggu Sikap Pemerintah
Polemik ini kini menempatkan pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkades pada posisi yang ditunggu masyarakat.
BPBD dan Dinas Sosial perlu menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan tersebut, termasuk siapa yang bertugas mengawal, siapa yang mengangkut bantuan, dan bagaimana pemerintah memastikan bantuan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Pemerintah Desa Sukamulya dan BPD juga perlu memberikan penjelasan mengenai dugaan penggunaan kendaraan yang memiliki atribut calon dalam proses pengantaran bantuan.
Sementara itu, pihak sekolah dan instansi terkait dapat memberikan klarifikasi mengenai status serta dugaan keterlibatan oknum guru PPPK dalam kegiatan pengantaran pendaftaran bakal calon kepala desa.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar perdebatan.
Bantuan untuk korban kebakaran harus tetap menjadi bantuan kemanusiaan.
Pilkades harus berjalan sebagai proses demokrasi.
Sedangkan aparatur pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki kewajiban menjaga netralitas harus menunjukkan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tegarnews.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
