Breaking News
light_mode
Beranda » Info Daerah » Sungai Batahan Keruh, Diduga Kehadiran Tambang Emas Ilegal Aek Nabirong Sumbar & Aek Bontar Madina

Sungai Batahan Keruh, Diduga Kehadiran Tambang Emas Ilegal Aek Nabirong Sumbar & Aek Bontar Madina

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
  • visibility 68

Tegarnews.co.id-Madina, 15 September 2025| Posisi Indonesia yang sangat strategis dalam peta emas dunia, tapi bicara masa depan, tak hanya sebatas cadangan emas tersisa. Tapi juga bagaimana negara ini bisa mengelola sumber daya tersebut dengan berkelanjutan dan adil. Baik terhadap masyarakat dan juga lingkungan

Dalam hal ini terkait operasi tambang emas ilegal di Aek Nabirong  Kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdampak total keruhkan air Sungai Batahan di kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara. dikutip dari info masyarakat terdampak, (14/9).

“Kehadiran tambang emas ilegal yang beroperasi di Sumbar telah merubah warna Sungai Batahan sepenuhnya. kehilangan kenyamanan masyarakat, serta birunya air laut juga telah menjadi coklat kemerahan akibat limbah dari tambang tersebut,”ucap NS seorang warga terdampak.

Pasalnya, tambang emas berdampak bagi lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Sebagian warga di sini berprofesi nelayan dan jasa wisata. Kehadiran tambang menyebabkan frekuensi dan intensitas banjir dalam dekade terakhir ini yang konon rentan hujan meningkat.Ini menyebabkan sedimentasi di perairan laut,”tambahnya.

Yang mana juga diduga beroperasi dihutan konservasi TNBG Aek bontar Madina provinsi Sumut diperkirakan jumlah jenis excavator 60 puluh unit dalam dugaan di tunggangi oleh oknum anggota DPRD di provinsi Sumbar tidak memiliki izin sehingga telah melanggar UU RI No 3 Tahun 2020 serta telah melanggar UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,”tutupnya.

Masyarakat Madina khususnya yang terdampak langsung mengharapkan khususnya pihak pemerintah Sumbar maupun Pemerintah Sumut serta pusat pemerintahan RI beserta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) cepat tanggap menelusuri dan menghentikan Illegal Mining ini demi marwah Hukum yang akan selalu tetap terjaga.[]

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Untuk Mengurangi Kemacetan, Kapolsek Serang Baru dan Anggota Atur Lalu Lintas

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle Husen
    • visibility 513
    • 0Komentar

    Tegarnews.site – Bekasi – Dalam upaya mencegah terjadinya kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas, Kapolsek Serang Baru AKP Hotma Sitompul, S.H., M.H., bersama anggota melaksanakan pengaturan lalu lintas di Pertigaan Kampung Pasirandu Ceper, Jalan Raya KH R. Mamun Nawawi, serta di depan Mako Polsek Serang Baru, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Selasa (29/04/2025) […]

  • Resmi Dilantik Pengurus HIPMI DKI Jakarta Timur Siap Menjadi Mitra Pemerintah Majukan UMKM Lokal.

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • account_circle Muhamad Dekra
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id—Jakarta 7 Oktober 2025| Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Jakarta Timur resmi dilantik untuk periode kepengurusan 2025-2028.   Acara pelantikan tersebut diselenggarakan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Selasa, 07 Oktober 2025 dengan mengusung tema “Sinergi Lokal Aksi Global.   Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Timur Dhimas Pringgorodianto yang dilantik […]

  • Diancam Grombolan PWI LS, FPI Jawa Tengah Keluarkan Intruksi Tegas kepada Seluruh FPI & BATIK

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Muhamad Dekra
    • visibility 631
    • 0Komentar

    Tegarnewes.co.id—Jakarta | Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (DPD FPI)Jawa Tengah, mengeluarkan instruksi resmi terkait kesiapsiagaan Laskar dan Badan Anti Teroris dan Komunis (BATIK) FPI untuk menjaga keamanan acara keagamaan yang akan digelar dalam waktu dekat. Instruksi ini tertuang dalam surat nomor 12/DPD FPI JATENG/VII/2025 bertanggal 16 Juli 2025 M atau 20 Muharram 1447 H. […]

  • Kobarkan Semangat Nasionalisme, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Gelar Upacara Bendera di Komplek Pemda

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Husen
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi – Dalam rangka memperkuat semangat nasionalisme dan jiwa kedisiplinan prajurit, Komando Distrik Militer (Kodim) 0509/Kabupaten Bekasi menggelar upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada Senin pagi (7 Juli 2025). Kegiatan berlangsung di Lapangan Makodim 0509 yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.   Upacara ini diikuti oleh […]

  • Sinergitas TNI Polri Wilayah Hukum Polsek Dramaga Giat Anjansana Warga

    • calendar_month Sel, 20 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Bogor| Dalam rangka menjaga sinergitas dengan warga, Bhabinkamtibmas Desa Neglasari Aipda Deni Andriana melaksanakan kegiatan sambang kamtibmas dan silaturahmi ke warga Kp Bulul Rt.03/04 Desa Neglasari Kec Dramaga Kab Bogor. Selasa, (20/05/2025) Kegiatan Cooling sistem silaturahmi Warga Desa binaan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas selain untuk menjaga silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat juga untuk memastikan […]

  • Ketum GMOCT: Dukungan untuk Ida Suprida sebagai Ketua PGRI Kuningan Makin Menguat

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Kuningan, Jawa Barat| (GMOCT)- Pemilihan Ketua PGRI Kabupaten Kuningan periode 2025-2030 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 Juni 2025 mendatang semakin memanas. Salah satu kandidat, Ida Suprida, S.Pd.,M.M., terus mendapatkan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak. Proses pemilihan ini sendiri dilakukan sesuai dengan AD/ART PGRI No.V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pencalonan […]

expand_less