Tegarnews.co.id – Medan, 18 November 2025 | Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, menuntut janji gubernur Sumut Bobby Nasution , agar segera menutup PT.Toba Pulp Lestari (TPL) yang terdiri dari kiri ke kanan, Jhontoni Tarihoran, Pastor Walden Sitanggang, Rocky Pasaribu, dan Lamsiang Sitompul, melaksanakan konfrensi PERS di kantor JPIC jalan Mongonsidi Medan Polonia, Senin (17/11/2025).
“Kita menindaklanjuti aksi Damai pada tanggal 10 November 2025 yang lalu. Sampai sekarang juga kita belum melihat tindakan yang sangat serius dari seorang Gubernur, Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menanggapi aksi dari beberapa daerah, elemen dan rohaniwan” Ujar Pastor Walden Sitanggang, OFM. Cap mengawali pertemuan tersebut.
Pastor Walden mengatakan akan mengadakan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar lagi, jika dalam tempo satu Minggu ini jika tidak juga di respon Gubernur Sumut.
Senada dengan Pastor Walden, Rocky Pasaribu yang merupakan Direktur Kelompok Study dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mendesak Bobby Nasution supaya merealisasikan suatu perjanjian yang sudah disepakati didepan masyarakat dan wartawan pada saat aksi demo melalui perwakilannya.
“Tuntutan kita sudah jelas supaya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya memberikan ke pemerintah pusat supaya PT.TPL segera dan secepatnya untuk di cabut izinnya.
Namun dalam praktiknya hinggah hari ini juga kita belum mendapatkan informasi dari Gubernur Sumut” Ucapnya.
Rocky juga mengingatkan jika rekomendasi penutupan tersebut tidak diberikan maka kami akan ada aksi yang masih akan dilakukan karena beberapa alasan saja.
“Sudah sangat jelas sekali permintaan kita untuk segera dan secepatnya untuk menutup PT.TPL.
Ini merupakan akumulasi kemarahan dan emosi kita sejak puluhan tahun lalu dimana terjadi kekerasan sampai 500 orang korban akibat dari perusahaan itu.
Ada yang meninggal, luka fisik, dipenjara dan lain sebagainya, Nah kami juga menduga akan semakin banyak orang atau masyarakat adat dan mahasiswa mengalami hal yang serupa jika perusahaan tersebut masih juga diberikan suatu akses untuk beroperasi di sana.” Jelasnya.
Selanjutnya, kata Rocky mengapa didesak tutup karena wilayah tersebut sungguh sangat sempit, sungguh sangat tidak cocok menjadi wilayah konsesi seperti yang ada sekarang ini.
“Daerahnya sangatlah berbukit sehinggah sangat lah rentan dengan bencana – bencana ekologis. Hampir setiap tahun wilayah tiba mengalami bencana ekologis para sekira 13 bencana “Ungkapnya.
Kemudian disebutnya, jauh sebelumnya ada perusahaan tersebut kehidupan petani mengandalkan jenis tanaman seperti kemenyan (HAMIJON) dan lain – lain sangat cukup untuk mensejahterakan masyarakat setempat.
Namun pada saat ini juga kemenyan (HAMIJON) yang sangat kita banggakan nyaris menghilang. Secara ekonomis sangat cukup merugikan dan banyak dikeluhkan para warga dan perampasan agraria yang sangat cukup jelas di lapangan. Selalu para perusahaan menggunakan cara aspek hukum dengan cara mengabaikan para warga yang dulu ada didaerah itu. Selalu pihak perusahaan tersebut dengan banyak alasan sudah mempunyai izin, Ucapnya sembari.
Mengatakan jika hal – hal tersebut dibiarkan begitu saja maka akan membuat masyarakat semakin menderita dan melarat sehinggah menghindari keadaan tersebut berkepanjangan tuntutan rekomendasi segera dan secepatnya tutup PT.TPL akan segera mengadakan aksi lanjutan dengan massa ratussan ribu orang.
Jhontoni Tarihoran, Ketua harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk meminta dengan tegas segera mengeluarkan surat rekomendasi ke pemerintah pusat supaya PT.TPL segera di TUTUP.
“Namun sampai hari ini juga belum ada sama sekali untuk melakukan suatu tindakan tegas apa yang sudah di janjikan sama sekali tidak ada dilakukan. Dengan berbagai upaya yang kita lakukan wajar seorang Gubernur Sumut segera dan secepatnya untuk mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.” Tegasnya .
Sebutnya, Aksi akan berlanjut untuk melihat penderitaan para masyarakat masih terus dilakukan pihak PT.TPL.
“Kita akan terus berupaya lagi untuk mendesak karena sampai saat ini warga Sihaporas masih mengalami intimidasi dan ancaman yang menimbulkan banyaknya korban baru.” imbuhnya.
Sementara ketua umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul mengingatkan, ” janji pada saat aksi agar Gubernur Sumut meninjau langsung kelokasi daerah konflik, bertemu langsung dengan Sekber dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk segera menutup PT.TPL belum juga dilaksanakan”
Lanjutnya.
Komnas HAM saat ini membentuk Tim Pencari Fakta pelanggaran didaerah konflik untuk itu sementara PT.TPL memasang garis polisi sehingga operasinya dibekukan atau dihentikan untuk sementara waktu.
“Namun demikian, Kami menyampaikan jika dalam tempo Minggu ini sama sekali tidak ditanggapi maka kami akan segera menurunkan para warga kampung untuk melakukan aksi lanjutan.” Tandasnya.
Usai melakukan penyampaian penjelasan ke empat para narasumber, Pastor Walden Sitanggang, Rocky Pasaribu, Jhontoni Pasaribu, dan Lamsiang Sitompul meneriakkan dengan bahasa TUTUP perusahaan PT.TPL dan Fhoto bersama.
