Tegarnews.co.id-Jakarta, 18 Desember 2025| Rencana besar Presiden Prabowo Subianto menjadikan Papua sebagai episentrum swasembada pangan dan energi melalui budidaya sawit serta singkong skala masif kini berada di bawah sorotan tajam.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan ini dinilai bukan hanya cacat administrasi akibat minimnya instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi juga dipandang sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan paru-paru dunia demi keuntungan segelintir oligarki.
*Kejanggalan AMDAL: Proyek Masif, Kajian Minimalis*
Direktur Eksekutif Index Politica, Denny Charter, mengungkapkan temuan krusial terkait fondasi hukum lingkungan proyek tersebut. Berdasarkan analisisnya, PSN di Papua Selatan diduga kuat berjalan dengan landasan dokumen lingkungan yang sangat terbatas.
“Ini adalah puncak dari logika nisbi yang disodorkan para pembisik Presiden. Bagaimana mungkin proyek pembukaan lahan jutaan hektare hanya mengantongi satu AMDAL, yakni AMDAL jalan sepanjang 135 kilometer? Mana mungkin proyek sebesar ini berjalan tanpa AMDAL induk yang mencakup seluruh dampak ekosistem?” tegas Denny Charter.
Ia menilai, memaksakan proyek raksasa tanpa kajian lingkungan yang menyeluruh merupakan langkah ceroboh yang melanggar prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.
*Ancaman ‘Sumateranisasi’ dan Bencana Ekologis*
Denny Charter juga memperingatkan pemerintah agar tidak mereplikasi kegagalan ekologis yang telah terjadi di wilayah lain. Narasi swasembada energi yang didorong melalui pembabatan hutan Papua dikhawatirkan akan membawa nasib serupa seperti Sumatra: suhu semakin panas, sungai keruh, serta kabut asap yang berulang setiap tahun.
“Sumatra sudah ‘sukses’ mendidih demi sawit. Apakah sekarang Papua harus diajak senasib sepenanggungan? Memaksakan pemerataan bencana ekologis dari Sabang sampai Merauke atas nama ketahanan energi adalah pola pikir kuno dan berbahaya,” sindirnya.
Ia menambahkan, oksigen gratis dari hutan Papua tidak memberikan keuntungan langsung bagi neraca dagang negara. Akibatnya, para “pembisik” lebih memilih mengubahnya menjadi solar dan komoditas energi, sehingga keuntungan hanya mengalir ke lingkaran tertentu, sementara rakyat menanggung dampak berupa banjir dan kerusakan lingkungan.
*Visi Presiden vs Realita Lapangan*
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya untuk mencapai kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi lahan di Papua.
“Target kita adalah swasembada energi, dan Papua akan kita jadikan pusat produksi sawit serta singkong berskala besar untuk mencapainya,” tegas Presiden Prabowo.
Namun, Denny Charter menilai visi tersebut berpotensi ditunggangi oleh logika nisbi yang menyesatkan. Menurutnya, narasi “ramah lingkungan” kerap hanya menjadi senyum manis pengusaha sawit ketika saldo rekening bertambah, sementara masyarakat adat Papua harus menyaksikan tanah leluhur mereka berubah menjadi kebun monokultur yang gersang.
*Desakan Evaluasi Total*
Index Politica mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi masukan dari para pembisiknya terkait PSN Papua Selatan. Pembangunan yang hanya mengandalkan angka-angka di atas kertas tanpa memperhatikan AMDAL yang menyeluruh serta kedaulatan masyarakat adat, dinilai hanya akan berujung pada apa yang disebut sebagai “swasembada oligarki”.
“Jangan sampai atas nama swasembada pundi-pundi oligarki, kita justru menghancurkan benteng terakhir oksigen dunia. Presiden harus waspada terhadap mereka yang menjual narasi keberlanjutan, tetapi mengabaikan kehancuran alam yang terjadi di depan mata,” tutup Denny Charter.[]
