JANGKAR Turun ke Jalan, Bongkar Anggaran Perjalanan Dinas atau Kami Datang Lebih Besar
- account_circle AG
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 8
- comment 0 komentar
Tegarnews.co.id-Kota Bogor, 6 Februari 2026| Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) kembali turun ke jalan sebagai bentuk kontrol publik terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas luar negeri sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bogor. Aksi ini dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan, Faiz, yang menyuarakan tuntutan keras terkait transparansi penggunaan uang rakyat.
Dalam orasinya, Faiz menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan sejumlah pejabat dinilai tidak memiliki urgensi jelas serta minim manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan, beberapa agenda disebut tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada publik.
“Kalau pakai uang rakyat, jangan diam-diam. Tunjukkan dasar hukumnya, tunjukkan pos anggarannya, tunjukkan hasilnya. Jangan jadikan APBD sebagai tiket jalan-jalan pejabat,” tegas Faiz di hadapan massa aksi.
JANGKAR menyoroti perjalanan pejabat ke sejumlah negara seperti Italia, Jepang, hingga Eropa yang dinilai mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Massa juga mempertanyakan legalitas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sumber pendanaan, serta manfaat konkret dari perjalanan tersebut terhadap pelayanan publik.
Tak hanya itu, JANGKAR turut mempertanyakan keterlibatan sejumlah pejabat, termasuk Kepala Bapperida dan Direktur Utama PDAM Kota Bogor, yang dinilai belum pernah memberikan penjelasan terbuka mengenai urgensi keberangkatan mereka ke luar negeri.
Menurut Faiz, terdapat inkonsistensi keterangan pejabat terkait sumber dana perjalanan. Awalnya disebut berasal dari pihak luar, namun kemudian diduga menggunakan APBD. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakjujuran kepada publik.
“Ini bukan uang pribadi. Ini uang rakyat. Kalau tidak transparan, patut diduga ada penyimpangan,” ujarnya.
JANGKAR menegaskan, apabila tuntutan tersebut diabaikan, mereka siap kembali turun dengan massa yang lebih besar dan aksi lanjutan.
“Kalau pemerintah tetap menutup diri, kami pastikan gelombang aksi berikutnya lebih besar. Uang rakyat harus kembali untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat,” tutup Faiz.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.[]
- Penulis: AG
- Editor: Redaksi
- Sumber: AG
Saat ini belum ada komentar