Serangan Militer Israel terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Menewaskan 3 Tentara Indonesia, Wilson Lalengke: “Kebrutalan Terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Harus Diakhiri”

Tegarnews.co.id – Jakarta, 1 April 2026 | Eskalasi mengejutkan dalam konflik Timur Tengah telah merenggut nyawa tiga tentara Indonesia yang bertugas di bawah Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Para tentara tersebut, yang dikerahkan sebagai bagian dari misi perdamaian PBB untuk memantau permusuhan antara Israel dan Hizbullah, tewas dalam serangan militer Israel yang secara langsung menargetkan posisi PBB. Serangan tersebut telah memicu kemarahan di seluruh komunitas internasional, menimbulkan pertanyaan mendesak tentang perilaku Israel dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian yang beroperasi di bawah bendera PBB.

Menurut laporan UNIFIL, serangan itu terjadi di dekat Garis Biru, area perbatasan yang ditetapkan PBB antara Israel dan Lebanon. Pasukan Israel melancarkan serangan artileri dan udara sebagai respons terhadap tembakan roket Hizbullah, tetapi salah satu serangan tersebut mengenai kompleks UNIFIL tempat pasukan penjaga perdamaian Indonesia ditempatkan. Meskipun terdapat tanda bendera PBB yang jelas dan status netral misi tersebut, kompleks itu terkena serangan, menyebabkan tiga tentara Indonesia tewas dan beberapa lainnya terluka.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk serangan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan Konvensi Jenewa, yang mewajibkan semua pihak untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian dan warga sipil. Pemerintah Indonesia menuntut pertanggungjawaban, sementara para pemimpin global menyatakan keprihatinan atas penargetan pasukan yang mandat utamanya adalah menjaga perdamaian dan stabilitas.

Kecaman Keras Wilson Lalengke

Wilson Lalengke, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan pembela hak asasi manusia internasional, mengeluarkan pernyataan keras sebagai tanggapan atas tragedi tersebut. Ia mengutuk kebrutalan tentara Israel yang sengaja menargetkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB.

“Ini adalah tindakan biadab. Pasukan Israel telah melakukan pelanggaran berat dengan menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB yang jelas-jelas ditandai dan yang misinya adalah membawa perdamaian kepada semua pihak. Membunuh tentara Indonesia yang bertugas di bawah bendera PBB bukan hanya kejahatan terhadap Indonesia tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Masyarakat internasional harus bertindak tegas untuk menghentikan kebrutalan militer Israel,” kata Lalengke, Rabu (31/3).

Ia menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB adalah aktor netral, yang bertugas melindungi warga sipil dan mencegah eskalasi. “Menargetkan mereka adalah serangan terhadap gagasan penjaga perdamaian itu sendiri. Hal itu merusak kredibilitas PBB dan mengancam keselamatan semua utusan perdamaian di seluruh dunia,” tambahnya.

Seruan untuk Tindakan Internasional

Lalengke mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Ia menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat dan menuntut penyelidikan independen atas serangan tersebut. “Dunia tidak bisa tinggal diam. Jika Israel dibiarkan terus menargetkan pasukan penjaga perdamaian tanpa hukuman, maka tidak ada misi PBB di mana pun yang akan aman. Ini adalah tantangan langsung terhadap hukum internasional dan otoritas PBB,” katanya.

Pada saat yang sama, Lalengke menekankan bahwa Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya juga harus ditekan untuk menghentikan serangan yang memprovokasi pembalasan Israel. “Kita harus konsisten. Hizbullah harus berhenti meluncurkan roket ke Israel dan menahan diri dari tindakan yang membahayakan warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian. Kekerasan dari kedua belah pihak hanya memperpanjang penderitaan orang-orang yang tidak bersalah, termasuk utusan perdamaian PBB yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk perdamaian,” katanya.

Kematian tentara Indonesia menyoroti posisi genting pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang bergejolak. UNIFIL, yang didirikan pada tahun 1978, telah lama beroperasi di Lebanon selatan untuk memantau gencatan senjata dan mencegah eskalasi antara Israel dan Hizbullah. Pasukan penjaga perdamaian dari puluhan negara bertugas di bawah bendera PBB, seringkali dalam kondisi berbahaya. Penargetan posisi PBB merusak kredibilitas misi dan mengancam untuk menggoyahkan keseimbangan yang rapuh di sepanjang perbatasan.

Indonesia, salah satu penyumbang terbesar misi perdamaian PBB, telah kehilangan tentara dalam penugasan sebelumnya, tetapi penargetan yang disengaja terhadap pasukannya oleh pasukan Israel menandai perkembangan baru dan mengkhawatirkan. Insiden ini berisiko memperburuk hubungan diplomatik dan dapat memicu seruan untuk pengawasan internasional yang lebih kuat terhadap tindakan militer Israel.

Menegakkan Prinsip-Prinsip Kemanusiaan

Serangan tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip kemanusiaan. Pasukan penjaga perdamaian dilindungi oleh hukum internasional, dan keselamatan mereka sangat penting untuk menjaga stabilitas global. Lalengke menekankan bahwa hak untuk hidup, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kepatuhan terhadap konvensi internasional harus menjadi pedoman semua tindakan militer. “Israel harus menghormati Konvensi Jenewa, Piagam PBB, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak ada negara yang berhak mengabaikan kewajiban-kewajiban ini,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas peradilan. “Pengadilan Kriminal Internasional harus menyelidiki insiden ini. Mereka yang bertanggung jawab harus dituntut. Keadilan harus ditegakkan untuk keluarga para tentara Indonesia dan untuk integritas misi penjaga perdamaian PBB,” desak Lalengke.

Pembunuhan tiga pasukan penjaga perdamaian PBB Indonesia oleh serangan militer Israel merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan eskalasi berbahaya dalam konflik Timur Tengah. Kecaman Wilson Lalengke mencerminkan kemarahan yang dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Seruannya untuk tindakan internasional yang tegas—baik untuk menghentikan kebrutalan militer Israel maupun untuk menekan Hizbullah agar menghentikan serangan—menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan akuntabilitas dan pengekangan dari semua pihak.

Saat dunia berduka atas kehilangan tentara Indonesia yang gugur dalam pengabdian untuk perdamaian, pertanyaannya tetap: akankah komunitas internasional bangkit untuk membela prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesucian misi perdamaian PBB, atau akankah keheningan membiarkan kebrutalan lebih lanjut terjadi?