Tegarnews.co.id | MAMUJU – Ratusan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026). Aksi ini diwarnai pengusungan keranda mayat dan replika pocong bertuliskan “Hukum”, sebagai simbol matinya keadilan bagi masyarakat adat dan petani di Kabupaten Pasangkayu.
Massa menuntut penghentian dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan anak usaha Grup Astra Agro Lestari (AAL), yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu. Koordinator Lapangan Aksi, Akbar Firman, menyatakan bahwa penegakan hukum dalam konflik ini dinilai sangat timpang dan merugikan masyarakat kecil.
Soroti Kriminalisasi Petani dan Tokoh Masyarakat
Ketegangan sempat mewarnai aksi ketika perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, menyampaikan penderitaan warga yang kerap dipanggil polisi dan dijadikan tersangka di atas tanah garapan mereka sendiri.
Aliansi menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida—tokoh masyarakat Pasangkayu—yang digerebek oleh sekitar 20 personel polisi pada 7 November 2026 dini hari. Aco Rida ditahan atas tuduhan pencurian 25 tandan sawit yang nilainya di bawah Rp2 juta.
Selain itu, massa juga mencatat 18 petani lainnya dijerat Undang-Undang Perkebunan atas laporan PT Pasangkayu hingga berkasnya dinyatakan lengkap (P21). Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, juga dilaporkan berkali-kali hingga ditetapkan sebagai tersangka.
Akar Konflik dan Dugaan Pelanggaran Perusahaan
Berdasarkan data aliansi, persoalan agraria ini bersumber dari masalah legalitas lahan yang dinilai cacat sejak awal. Perkebunan sawit dilaporkan telah ditanam sejak 1990-an, jauh sebelum Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan diterbitkan pada 1996 dan sebelum Hak Guna Usaha (HGU) diberikan.
Luas Hak Guna Usaha PT Pasangkayu diduga membengkak dari 5.008 hektare (sesuai SK pelepasan) menjadi 9.319 hektare. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2021 mencatat ada 1.372 bidang tanah masyarakat di 30 desa yang tumpang tindih dengan HGU Grup Astra, mencakup fasilitas umum seperti kampung, sekolah, rumah ibadah, hingga tanah adat Suku Bunggu. Satgas PKH sebelumnya juga telah menertibkan sekitar 861,7 hektare areal PT Pasangkayu yang dinilai bermasalah.
Tuntutan Penegakan Hukum yang Berimbang
Aliansi menilai penanganan perkara oleh aparat penegak hukum berjalan tidak adil. Laporan pihak perusahaan terhadap warga diproses dengan cepat hingga berujung penahanan. Sebaliknya, laporan masyarakat terhadap PT Letawa terkait penggarapan kebun seluas 635 hektare di luar HGU dihentikan dengan alasan “bukan ranah pidana”.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menyampaikan sejumlah tuntutan utama:
Pemeriksaan Korporasi: Menagih janji Kapolda Sulbar untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan mega korupsi dan pemalsuan dokumen oleh tiga perusahaan Grup Astra Agro Lestari, serta mendesak pemeriksaan terhadap direksi dan beneficial owner. Jika Polda Sulbar tidak sanggup, perkara diminta untuk diserahkan ke Kortas Tipidkor Mabes Polri.
Pencopotan Pejabat Polri: Meminta pencopotan dan pemeriksaan terhadap Kapolres Pasangkayu serta Kasat Reskrim Polres Pasangkayu. Serta mendesak Propam Polri, Itwasum, dan PPATK memeriksa pejabat Polda Sulbar yang diduga terlibat kriminalisasi dan aliran dana dari korporasi.
Penghentian Kriminalisasi: Menuntut moratorium perkara pidana terhadap warga sesuai Kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI (26 Agustus 2026) dan TR Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES. 1.24/2026. Meminta penangguhan penahanan Aco Rida Cs serta penghentian proses hukum terhadap Yani Pepy.
Pemberantasan Premanisme & Evaluasi Peradilan: Meminta penangkapan dalang pengerahan kelompok preman bersenjata di lokasi konflik, serta mendesak Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa hakim dan jaksa yang menangani perkara warga.
Aksi damai ini akhirnya diterima oleh perwakilan Polda Sulbar, yakni Kompol Jamaluddin (Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus) dan AKBP Rizal (Wadir Intelkam Polda Sulbar). Aliansi menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar dari Pasangkayu jika dalam pekan ini Kapolda Sulbar tidak mengambil langkah konkret atas tuntutan warga.(Rls/Red)
