Tegarnews.co.id-Jakarta , 21 Juli 2025| Mantan Anggota DPR RI yang juga seorang purnawirawan, Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, melontarkan kritik tajam terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dalam sebuah forum resmi bersama Komisi II DPR RI, di gedung nusantara kompleks parlemen senayan Jakarta, Rabu (16/7/2025) lalu.
Menurut Saurip Kadi, Pancasila tak seharusnya hanya jadi jargon politik, melainkan harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat. Pancasila harus diimplementasikan secara utuh dalam kehidupan bernegara.
“Bicara Pancasila jangan hanya basa-basi terus, tetapi substansinya sudah menyimpang jauh dari cita-cita para pendiri republik ini,” tegas Saurip Kadi di hadapan para legislator dan tamu undangan, seraya menyampaikan keprihatinannya terhadap arah ideologi Bangsa saat ini.
Dalam forum tersebut, Saurip menyoroti bahwa di beberapa Negara, nilai-nilai Pancasila justru lebih terlihat nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya pernah berkeliling ke Eropa dan bahkan baru pulang dari RRC. Ternyata, di sana jauh lebih Pancasilais dibanding kita di sini. Ini fakta sosial yang tak terbantahkan,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan RUU BPIP tidak cukup hanya memperdebatkan kurikulum atau materi ajar, melainkan harus dimaknai sebagai upaya membangun ‘rumah besar’ bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengkritik keberadaan BPIP yang menurutnya belum memiliki perangkat operasional yang efektif dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila.
“Pancasila sebagai ideologi belum sempurna. Syarat mutlak ideologi adalah adanya alat atau ‘tools’ untuk pelaksanaannya. Saat ini, Pancasila masih sebatas cita-cita luhur tanpa instrumen yang kuat,” papar Saurip.
Lebih lanjut, Saurip mengungkapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan Hukum Negara pun dirumuskan dengan tergesa-gesa. Ia mempertanyakan ketidakhadiran penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh konstitusi.
“Jangan bicara Pancasila kalau isinya bukan Pancasila. Yang terjadi sekarang adalah banyak produk Hukum yang justru merusak nilai Pancasila itu sendiri,” tegasnya.
Saurip juga menyinggung masalah diskriminasi yang masih terjadi dalam pelayanan Publik, termasuk dalam pencatatan administrasi kependudukan. Ia menceritakan keluhan masyarakat terhadap perlakuan Negara yang dinilai tidak adil, bahkan memusuhi rakyatnya sendiri. Dalam penutup pidatonya, Saurip menyampaikan bahwa momen transisi politik saat ini adalah waktu tepat untuk memperbaiki arah perjalanan Bangsa. Ia meminta agar lembaga-lembaga Negara, termasuk BPIP, tidak membiarkan penyimpangan- penyimpangan ideologis terus terjadi.
“Kalau kita mau serius membenahi Bangsa ini, maka harus dimulai dari keberanian untuk bicara jujur, tegas, dan tidak basa-basi. Jangan jadikan Pancasila sebagai slogan kosong. Rakyat butuh ketenangan, kepastian Hukum,
dan pemimpin yang berpihak,” pungkasnya.
Saurip juga sempat menyampaikan kritik kepada partai politik besar, termasuk PDIP, agar tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai identitas simbolik, tetapi sungguh-sungguh menjadi wadah perjuangan ideologis yang nyata.[*]
