Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi — Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Bantar Jaya–Teluk Haur yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp899.670.000 kini menuai kritik tajam dari masyarakat. Proyek yang dikerjakan oleh PT Permata Hasianaku ini direncanakan selesai dalam waktu 150 hari kalender, berdasarkan SPMK Nomor 000.3.3/3 SPMK/PJL/DSDABMBK/2025. Kamis 19/06/2025.
Namun, hasil pantauan di lapangan pada Malam ketiga Kamis, 19 Juni 2025, menunjukkan berbagai indikasi pelaksanaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Sejumlah temuan di antaranya:
Emulsifier atau perekat aspal tidak merata di banyak titik
Genangan air di permukaan jalan
Beton lama yang retak tidak dilakukan patching
Joint sealing belum dikerjakan pada sambungan beton
Tidak adanya rambu keselamatan kerja maupun police line di lokasi
Lebih memprihatinkan lagi, konsultan tidak pernah terlihat di lokasi proyek, sementara pihak pelaksana belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.
Saat dikonfirmasi, Wahono, pengawas dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa pekerjaan saat ini masih dalam tahap leveling. Ia mengatakan, permukaan jalan yang rendah atau cekung sedang dilapisi menggunakan AC-BC (Asphalt Concrete – Binder Course) setebal 6 cm, yang nantinya akan ditimpa dengan AC-WC (Wearing Course) untuk mencapai total ketebalan 10 cm.
“Untuk jalan yang tidak dilakukan leveling, cukup menggunakan AC-WC setebal 4 cm,” terang Wahono, Rabu, 18 Juni 2025 pukul 23:44 WIB.
Terkait genangan air, Wahono mengklaim telah mengarahkan pelaksana untuk membersihkan dan menyemprot ulang area tersebut. Ia juga mengakui pentingnya joint sealing pada retakan besar, dan menyebut bahwa rambu-rambu keselamatan akan segera diminta untuk dipasang oleh pelaksana.
Namun demikian, tidak adanya konfirmasi dari pihak pelaksana langsung menimbulkan kekhawatiran soal lemahnya koordinasi serta pengawasan di lapangan.
Sorotan keras juga datang dari Bayudin, perwakilan LSM Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI) DPD Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan adanya perbedaan antara pernyataan pengawas dan realita di lapangan.
“Struktur jalan yang dileveling memang menggunakan AC-BC setebal 6 cm, tetapi tidak ditimpa AC-WC 4 cm sebagaimana mestinya. Jadi total ketebalan hanya 6 cm, bukan 10 cm. Anehnya, ini diketahui pihak dinas namun tidak ada tindakan. Ini bentuk pembiaran yang patut dipertanyakan,” tegas Bayudin.
Lebih lanjut, Bayudin mengkritik tidak dilakukannya pengukuran suhu campuran aspal dari AMP (Asphalt Mixing Plant). Padahal, menurut spesifikasi teknis Bina Marga, suhu campuran AC-BC harus minimal 125°C dan AC-WC 130°C saat awal pemadatan. Jika suhu turun di bawah 100°C, proses pemadatan tidak boleh dilakukan karena dapat mengakibatkan porositas tinggi dan ikatan agregat yang lemah.
“Tidak ada satupun indikator pengawasan suhu campuran. Padahal di lokasi hampir tiap malam turun hujan. Ini sangat berisiko terhadap kualitas jalan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana belum memberikan tanggapan resmi. Proyek ini pun kini menjadi perhatian serius publik terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
