Tegarnews.co.id — Jakarta | Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengakui adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Rano menegaskan, praktik tersebut tidak bisa ditoleransi dan harus segera diberantas.
“Ya enggak bisa ditutupi, ada, dan kita sudah ngomong, itu harus diberantas,” kata Rano saat ditemui di Ruang Pola, Gedung Pemprov Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Pernyataan itu disampaikan setelah Rano menerima laporan dari anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, yang mengadukan adanya pungli dalam proses seleksi PPSU, khususnya di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur.
Rano sempat terdiam sekitar lima detik saat ditanya awak media mengenai langkah konkret yang akan dilakukan Inspektorat DKI Jakarta terhadap dugaan pungli itu.
Menurutnya, masalah pungli sudah menjadi perhatian sejak awal selama masa kampanye Pilkada 2024.
“Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita udh wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gitu, jadi langsung ditindak aja,” ujarnya.
Rano mengaku akan mencari dan menindak pelaku pungli dalam proses rekrutmen tersebut.
“Iya lah (mencari oknum pungli)” tegas Rano.
Sebelumnya, Ali Lubis menyampaikan bahwa ia menerima laporan dari warga saat masa reses mengenai adanya pungutan liar oleh oknum terhadap pelamar PPSU.
“Ini kita dzalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin Pak Wagub. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” ujar Ali dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Ali meminta Pemprov DKI dan Inspektorat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan dan mengusut tuntas dugaan pungli tersebut.
