Tegarnews.co.id-Bekasi,1 September 2025| Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi (DPR-B) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin siang. Mereka menuntut agar Kota Bekasi bersih dari praktik korupsi sekaligus mendesak pemerintah daerah dan pusat menjalankan amanat konstitusi secara adil.
Dalam orasinya, koordinator aksi Hafiz Nasution membacakan delapan tuntutan mahasiswa:
-Copot Kapolri dan Kapolres Kota Bekasi serta hentikan kriminalisasi aktivis dan jurnalis.
-Evaluasi kinerja kabinet
Merah Putih.
-Sahkan RUU Perampasan
Aset Koruptor.
-Stop penggusuran tanah
rakyat dan berikan solusi
yang adil.
-Wujudkan pendidikan dan
kesehatan gratis serta
kesejahteraan hidup layak di
Bekasi.
-Usut tuntas kasus korupsi di
Bekasi.
-Ciptakan lingkungan ramah
dan aman untuk perempuan
dan anak di Bekasi.
-Hapus pajak-pajak yang
dinilai menindas rakyat.
Aksi ini sempat direspons Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang keluar dari Gedung DPRD untuk menemui para mahasiswa.
Dalam pernyataan mereka, mahasiswa menilai kondisi Kota dan Kabupaten Bekasi—bahkan nasional—sedang tidak baik-baik saja. Mereka menuding kebijakan pemerintah lebih memihak kepentingan oligarki dibanding kesejahteraan rakyat.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa tindakan kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, buruh, hingga pelajar yang menyuarakan kritik adalah bentuk pelanggaran konstitusi. Mereka menyoroti maraknya kasus korupsi di Bekasi yang justru dibiarkan, sementara rakyat kecil ditekan oleh aparat dan kebijakan yang tidak berpihak.
Meski penuh semangat, aksi mahasiswa berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga sore hari, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, dan situasi di sekitar Gedung DPRD Kota Bekasi dipastikan aman serta kondusif.[]
