Tegarnews.co.id-Jakarta, 20 Februari 2026| Mantan presiden Joko Widodo mengaku bahwa UU KPK yang ditandatangani pada 2019 itu dulu inisiatif DPR. “Jangan keliru ya, inisiatif DPR. Saat itu atas inisiatif DPR, direvisi. Tapi saya enggak tanda tangan,” ujarnya kepada Kompascom 13 Februari 2024. Dan karena itu, Jokowi setuju untuk merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi 2019 lalu.
Sebagai informasi, UU KPK yang baru, yang direvisi di era Jokowi di tahun 2019, dianggap melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Jokowi pun menyatakan setuju jika Undang-Undang KPK direvisi kembali. “Ya, saya setuju,” tegas Jokowi.
Terkait pernyataan itu, politikus Golkar, Sarmuji, sontak membantah bahwa revisi UU KPK 2019 itu inisiatif DPR semata. Dia menekankan, saat itu, pembahasan revisi terhadap UU KPK lama dilakukan oleh DPR dan pemerintah, bukan hanya DPR saja.
Sementara politikus PKB, Abdullah, mengatakan, pernyataan Jokowi yang merasa dirinya tak berperan dalam revisi UU KPK keliru. Pasalnya, Jokowi pada saat itu mengirim tim perwakilan pemerintah untuk turut serta membahas perubahan beleid terkait lembaga antirasuah tersebut bersama DPR RI.
Lalu politikus PKS, Nasir Djamil, juga menilai tidak tepat jika Jokowi mengaku tidak pernah mengusulkan perubahan UU KPK. Menurut Nasir, pembahasan sebuah rancangan undang-undang tidak dapat dilanjutkan apabila salah satu pihak, baik eksekutif maupun legislatif, tidak menyetujuinya.
Dan politikus PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, menilai pernyataan Jokowi yang setuju UU KPK direvisi kembali, sebagai upaya untuk cari perhatian dan “cuci tangan” dari polemik pelemahan lembaga antirasuah. Ronny juga menuding sikap tersebut berkaitan dengan kepentingan elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena revisi UU KPK yang melemahkan KPK terjadi pada 2019 ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi.[]
