Tegarnews.co.id – Indonesia, 8 Juni 2026 | Publik kembali dibuat heran oleh viralnya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kediten yang berdiri di kawasan perbukitan sekitar 1.385 meter di atas permukaan laut.
Bangunan yang bahkan dijuluki warganet sebagai “koperasi di atas awan” itu memunculkan satu pertanyaan sederhana yang justru sulit dijawab dengan logika sederhana masyarakat:
Jika koperasi dibangun untuk melayani masyarakat, mengapa lokasinya justru jauh dari pusat aktivitas masyarakat?
Sebelumnya publik juga dibuat bingung oleh berbagai lokasi pembangunan yang dinilai tidak lazim. Ada yang disebut menghadap ke arah yang membingungkan, ada yang berada dekat tebing, ada yang menjadi sorotan karena lokasinya yang dianggap kurang strategis.
Kini muncul lagi bangunan koperasi yang berdiri di atas bukit dan jauh dari permukiman warga. Tentu pemerintah memiliki alasan dan kajian tersendiri. Namun ketika rakyat kesulitan memahami manfaat langsung dari lokasi tersebut, maka kritik dan pertanyaan adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Yang menjadi persoalan bukan bangunannya. Yang dipertanyakan adalah logika perencanaannya. Sebab koperasi pada dasarnya lahir untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya.
Masyarakat bertanya:
Apakah lokasi tersebut mudah dijangkau warga setiap hari?
Apakah biaya operasional dan distribusinya efisien?
Apakah sudah ada kajian kebutuhan masyarakat setempat?
Bagaimana tingkat keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena rakyat sudah terlalu sering melihat proyek yang megah saat diresmikan, tetapi sepi aktivitas setelah kamera dan panggung seremoni dibongkar.
Publik tentu berharap pembangunan tidak sekadar mengejar target fisik dan angka statistik. Karena bangunan yang berdiri megah belum tentu berarti programnya berhasil. Yang menentukan keberhasilan bukan jumlah bangunan yang selesai dibangun, melainkan seberapa besar bangunan tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Rakyat tidak menolak pembangunan.
Rakyat tidak anti terhadap program pemerintah. Tetapi rakyat berhak mempertanyakan setiap proyek yang menggunakan uang negara apabila manfaatnya belum terlihat jelas. Sebab uang yang digunakan bukan uang pribadi pejabat. Bukan uang kelompok tertentu. Melainkan uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dan APBN.
Jika memang lokasi di atas bukit itu memiliki nilai strategis dan mampu menggerakkan ekonomi desa, pemerintah tentu perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik. Karena tanpa penjelasan yang masuk akal, yang muncul bukan kekaguman, melainkan kebingungan.
Dan ketika rakyat semakin sering bingung melihat arah pembangunan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri. Pembangunan yang baik bukan sekadar membangun gedung. Pembangunan yang baik adalah membangun sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, mudah diakses, bermanfaat, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Karena rakyat tidak membutuhkan proyek yang hanya terlihat hebat di foto udara. Rakyat membutuhkan program yang benar-benar hidup, berjalan, dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan mereka sehari-hari.[]
