Tegarnews.co.id – Jakarta, 19 Agustius 2026 | Di era ketika ancaman kedaulatan negara berbentuk serangan siber, kapal asing yang melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hingga peperangan canggih yang dikendalikan dari jarak jauh, perdebatan pertahanan Indonesia justru bergeser ke arah yang tidak terduga: pengadaan ratusan ekor kuda.
Rencana pembelian lebih dari 300 ekor kuda untuk memperkuat Detasemen Kavaleri Berkuda TNI menyita perhatian publik. Dalih yang dikemukakan adalah untuk tugas kehormatan, penyambutan tamu negara, serta pengembangan olahraga berkuda. Namun, di balik narasi pelestarian tradisi dan olahraga, terdapat pertanyaan besar mengenai efisiensi anggaran dan prioritas pertahanan kita.
Apakah ini sebuah kebutuhan taktis, atau sekadar teater kekuasaan yang menguras uang rakyat?
1. Harga Sebuah “Simulasi”: Membedah Angka Rp379,5 Miliar
Meski pemerintah belum merilis angka resmi, simulasi biaya yang beredar di ruang publik patut menjadi alarm bagi para pembayar pajak. Mari kita hitung menggunakan asumsi dasar yang beredar:
Pengadaan Kuda: 300 ekor x Rp1 miliar = Rp300 miliar
Biaya Pakan: 300 ekor x Rp10 juta/bulan x 12 bulan = Rp36 miliar/tahun
Perlengkapan: 300 set x Rp25 juta = Rp7,5 miliar
Gaji Personel: 300 prajurit x Rp10 juta/bulan x 12 bulan = Rp36 miliar/tahun
Total kebutuhan tahun pertama mencapai Rp379,5 miliar. Angka ini belum termasuk fasilitas kandang, dokter hewan spesialis, obat-obatan, dan perawatan harian lainnya.
Sebagai perbandingan, dengan dana Rp379,5 miliar, TNI bisa membeli sekitar 12.000 hingga 25.000 unit Kamikaze Drone (berkisar Rp15–30 juta per unit). Puluhan ribu drone ini mampu melumpuhkan armada musuh, sementara 300 ekor kuda tidak memiliki nilai taktis apa pun untuk mengusir pencuri ikan di Laut Natuna Utara.
2. Kuda: Mesin yang Tak Bisa Dimatikan
Dalam istilah manajemen logistik, merawat kavaleri mekanis (seperti tank) memang mahal. Namun, ketika ekonomi sedang sulit, mesin bisa dimatikan, digudangkan, dan tidak mengonsumsi bahan bakar.
Kuda tidak memiliki tombol ‘Off’.
Hewan adalah “aset biologis” yang menuntut perawatan tanpa henti. Mereka harus makan rumput khusus, mendapat suplemen, dan diperiksa kesehatannya terlepas dari apakah negara sedang damai, perang, atau dilanda resesi. Ini menciptakan beban anggaran abadi. Dana operasional yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan uang lauk pauk prajurit di perbatasan, rawan tersedot hanya untuk memastikan kuda-kuda di ibu kota tidak jatuh sakit.
3. Membongkar “Anggaran Siluman”: Panduan Investigasi Warga
Kementerian Pertahanan mengelola ratusan triliun rupiah setiap tahun. Menyembunyikan dana ratusan miliar bukanlah hal sulit bagi birokrat. Jika masyarakat dan pengamat ingin mengawal uang pajak mereka, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan di permukaan. Berikut adalah cara para ahli melacaknya:
Awasi Bahasa Anggaran: Proyek seperti ini jarang ditulis blak-blakan sebagai “Beli Kuda”. Publik harus peka terhadap nomenklatur bersayap seperti Pengadaan Fasilitas Pembinaan Satuan atau Pemeliharaan Fasilitas Biologis.
Pantau Situs Pengadaan (LPSE/SiRUP): Lacak paket pengadaan militer berskala besar yang mensyaratkan vendor dengan klasifikasi (KBLI) ganjil, seperti Perdagangan Hewan Hidup atau Industri Pakan Ternak.
Lacak Dokumen Impor: Harga seekor kuda kavaleri sangat subjektif dan rawan penggelembungan dana (mark-up). Para auditor biasanya melacak kejanggalan ini melalui:
Mikrocip dan Paspor Kuda: Kuda impor militer selalu memiliki paspor dan microchip internasional. Harga asli dari peternak di Eropa bisa dilacak dan dibandingkan dengan harga yang ditagihkan ke negara.
Asuransi Kargo Udara: Sindikat korupsi biasanya ingin menekan biaya operasional. Mereka mungkin menagih negara Rp1 miliar per kuda, tetapi hanya mendaftarkan nilai asuransi pengiriman sebesar Rp150 juta per ekor agar preminya murah. Ketimpangan ini adalah bukti nyata di meja pengadilan.
4. Melawan Tameng “Rahasia Negara”
Sering kali, kritik terhadap anggaran pertahanan dibungkam dengan dalih “Rahasia Negara”. Namun, publik harus paham: nota pembelian rumput dan manifes asuransi transportasi hewan bukanlah cetak biru pertahanan republik. Membocorkannya tidak akan membahayakan keamanan nasional.
Bagi whistleblower atau jurnalis yang menemukan bukti penyimpangan, perlindungan hukum adalah kunci. Strategi yang umum digunakan oleh ahli transparansi adalah Pembajakan Hak Imunitas Parlemen. Dokumen investigasi diserahkan kepada Anggota DPR dari komisi terkait. Ketika anggota dewan tersebut membacakannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terbuka, status dokumen tersebut otomatis menjadi domain publik. Jurnalis dan warga pun bebas membahasnya tanpa takut dijerat Undang-Undang ITE.
Mengembalikan Akal Sehat Pertahanan
Jika tujuan utama pembelian kuda ini adalah untuk mencetak atlet olahraga berkuda, maka selayaknya anggaran tersebut dibebankan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai program pembinaan sipil.
Dalam arsitektur pertahanan modern yang rasional, APBN Kementerian Pertahanan harus diarahkan pada ancaman nyata: penguatan siber, radar, kapal patroli, dan kesejahteraan prajurit di garis depan. Setiap rupiah dari uang pajak rakyat yang dialokasikan untuk membeli pelana kuda kehormatan adalah satu rupiah yang dirampas dari keamanan hakiki bangsa ini.(Rls/Red)
Oleh: HJ Hagia Sofia
