Tegarnews.co.id – Jakarta. 23 November 2025- Stabilitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonominya, tetapi juga oleh kualitas institusi keamanannya. Sejak Polri resmi berpisah dari ABRI pada 1999, reformasi kepolisian menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Setelah lebih dari dua puluh lima tahun, berbagai pembaruan struktural telah dilakukan. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat satu fondasi yang akan menentukan arah Polri sebagai institusi modern: kultur organisasi.
Reformasi kultural merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia—warisan nilai yang akan memengaruhi kualitas keamanan, stabilitas, dan demokrasi bangsa.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT, Pendiri Haidar Alwi Care, Pendiri Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, pembahasan mengenai perubahan Polri harus dipahami secara menyeluruh, bukan sekadar pada pergantian sosok pemimpin.
“Perubahan dalam institusi sebesar Polri tidak lahir dari satu orang. Masa depan Polri ditentukan oleh internalisasi nilai, disiplin, dan budaya pelayanan yang konsisten dari generasi ke generasi. Karena itu, reformasi kultural jauh lebih penting daripada sekadar mengganti kepala,” tegas Haidar Alwi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa reformasi Polri bukanlah tentang siapa, melainkan bagaimana Polri membangun dirinya dari dalam.
Reformasi Dua Dekade: Capaian Struktural dan Tantangan Kultural
Dalam dua dekade terakhir, Polri telah mencatat berbagai capaian signifikan. Melalui program PRESISI, digitalisasi administrasi, peningkatan transparansi informasi, serta perbaikan tata kelola, layanan publik Polri kini jauh lebih mudah diakses. Masyarakat dapat membuat laporan secara daring, memantau pengaduan, dan mendapatkan informasi hukum dengan lebih terbuka.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa reformasi struktural bergerak ke arah yang benar.
Namun, pertanyaan berikutnya muncul: bagaimana dengan reformasi kultur?
Institusi besar tidak hanya berjalan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan kebiasaan, mentalitas kerja, dan nilai-nilai yang hidup di dalam organisasi. Di sinilah sering muncul celah yang perlu dibenahi: pola pelayanan yang belum merata, kultur komando yang kadang lebih dominan dari pendekatan humanis, serta indikator kinerja yang masih berorientasi angka, bukan kualitas relasi polisi–masyarakat.
Menurut Haidar Alwi, fase ini merupakan tahapan alami dalam pertumbuhan organisasi besar.
“Struktur bisa diperbaiki dengan regulasi, teknologi bisa dibeli, sistem bisa disempurnakan. Tetapi kultur hanya dapat berubah apabila nilai-nilai baik ditanamkan, dijaga, dan diteladankan. Perubahan paling penting adalah perubahan yang tidak terlihat, tetapi dirasakan,” jelasnya.
Dengan kata lain, reformasi struktural adalah pondasi, namun masa depan Polri ditentukan oleh nilai yang hidup di dalamnya.
Polmas: Jembatan Kepercayaan antara Polisi dan Masyarakat
Untuk menjawab tantangan kultural, Polri sesungguhnya memiliki fondasi utama yang sangat strategis: Polmas (Pemolisian Masyarakat).
Polmas adalah pendekatan yang menempatkan polisi dan masyarakat sebagai mitra. Polisi tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran, tetapi menjadi pendengar, pembimbing, sekaligus penjaga harmoni sosial. Polisi mengenal warganya, dan warga mengenal polisinya—dari kedekatan itu tumbuhlah kepercayaan.
Menurut Haidar Alwi:
“Polmas bukan sekadar metode, tetapi jembatan kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Kepercayaan adalah energi terbesar sebuah negara. Tanpa kepercayaan publik, hukum kehilangan wibawanya.”
Relevansi Polmas semakin besar di tengah ancaman modern: kejahatan siber, penyebaran hoaks, eksploitasi anak, perdagangan manusia, hingga radikalisasi digital. Ancaman-ancaman ini tidak dapat ditangani secara represif semata. Polri membutuhkan kedekatan sosial agar tanda-tanda awal dapat dikenali lebih cepat.
Polmas adalah strategi jangka panjang agar Polri kuat bukan hanya karena kewenangannya, tetapi karena kepercayaan masyarakat.
Mengapa Fokus Publik Tidak Boleh Salah Arah
Dalam dinamika diskursus publik, isu mengenai Polri acap kali dipersempit menjadi persoalan pergantian Kapolri. Narasi ini terlihat sederhana, namun keliru secara substansial.
“Institusi sebesar Polri tidak bisa dilihat hanya dari satu kursi. Jika fokus publik hanya diarahkan pada figur, kita gagal melihat tubuh organisasi secara utuh. Yang harus diperbaiki adalah kultur, bukan sekadar kepala,” jelas Haidar Alwi.
Ia menegaskan bahwa diskursus publik harus diarahkan pada pemahaman yang lebih sehat dan dewasa. Polri sedang menjalani proses pembenahan bertahap. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berdasar data, logika, dan empati—bukan sekadar tekanan emosional.
Arah pembicaraan publik harus bergeser: dari fokus pada figur menjadi fokus pada pembenahan kultur. Di situlah inti reformasi sesungguhnya berada.
Reformasi Kultural sebagai Investasi Nasional
Reformasi Polri memiliki dampak yang jauh melampaui institusi kepolisian. Negara-negara maju memiliki kesamaan: kepolisian yang kuat secara kultur dan dipercaya publik. Kepercayaan tersebut menjadi pilar stabilitas nasional yang menopang pertumbuhan ekonomi, kualitas demokrasi, dan reputasi internasional.
Karena itu, reformasi kultural Polri harus dipandang sebagai investasi nasional, bukan agenda internal semata. Ini adalah investasi untuk memperkuat martabat hukum, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Ketika kita memperkuat kultur Polri, kita sebenarnya tengah memperkuat masa depan bangsa. Reformasi kultural adalah warisan terbaik yang dapat kita titipkan kepada generasi berikutnya,” pungkas Haidar Alwi.
