Tegarnews.co.id-Bogor, 12 Februari 2026| Pertemuan empat jam antara Presiden Prabowo Subianto dengan lima taipan kakap nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Selasa (10/2) malam, menyisakan tanya besar. Di balik narasi “Indonesia Incorporated” dan penguatan ekonomi rakyat, muncul kekhawatiran klasik: apakah negara sedang merangkul swasta untuk sinergi, atau justru negara sedang diletakkan sebagai penopang risiko bagi ekspansi bisnis konglomerasi?
Hadirnya figur sentral seperti Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas), Boy Thohir (Adaro), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu) menandakan konsolidasi kekuatan modal terbesar di republik ini. Namun, rekam jejak proyek strategis nasional (PSN) sebelumnya memicu skeptisisme bahwa pertemuan ini berpotensi mempertebal pola state-sponsored capitalism.
Bayang-Bayang APBN di Kebun Sawit dan Properti
Kekhawatiran utama publik tertuju pada pola pembangunan infrastruktur yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun penerima manfaat utamanya adalah korporasi besar. Kasus pembukaan lahan sawit dan Food Estate di Papua dan Kalimantan menjadi preseden buruk yang dikhawatirkan terulang. Dalam skema tersebut, triliunan rupiah uang negara digelontorkan untuk membangun jalan trans, jembatan, dan infrastruktur logistik di pedalaman. Setelah akses terbuka oleh uang rakyat, korporasi swasta masuk untuk menguasai lahan dan memanen komoditas, sementara dampak ekologis dan sosial sering kali menjadi beban daerah.
Kehadiran Franky Widjaja (Sinar Mas) dan Anthony Salim (Indofood/Salim Group) dalam pertemuan tersebut memantik spekulasi mengenai kelanjutan proyek lumbung pangan dan bioenergi. Tanpa “pagar api” regulasi yang tegas, program mandatori biodiesel atau swasembada pangan berisiko hanya menjadi sarana transfer kekayaan negara—lewat subsidi harga atau pembangunan infrastruktur penunjang—ke neraca keuangan perusahaan sawit raksasa, alih-alih menyejahterakan petani plasma.
Privatisasi Keuntungan, Sosialisasi Kerugian.
Istilah Indonesia Incorporated yang diusung Prabowo juga menyimpan dua mata pisau. Di satu sisi, ia menjanjikan efisiensi dan kesatuan gerak. Di sisi lain, ia rentan menciptakan iklim di mana risiko bisnis swasta ditanggung negara.
Sektor properti dan infrastruktur kawasan, yang diwakili oleh Sugianto Kusuma (Aguan), juga tidak luput dari sorotan. Pengembangan kawasan elit seperti PIK 2 yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah contoh nyata bagaimana status “strategis” dapat memberikan karpet merah berupa kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur publik yang didanai negara, untuk sebuah proyek yang target pasarnya adalah kelas atas.
Demikian pula dengan sektor energi yang diwakili Boy Thohir dan Prajogo Pangestu. Transisi energi dan hilirisasi memang jargon yang seksi. Namun, jika insentif fiskal (seperti tax holiday) dan subsidi harga energi hijau diberikan secara berlebihan, maka APBN lah yang “berdarah-darah” demi menjaga margin keuntungan investor tetap menarik.
Menanti Transparansi Kontrak Politik
Pertemuan Hambalang ini semestinya bukan sekadar ajang “tukar tambah” dukungan politik dengan proteksi bisnis. Jika Presiden Prabowo serius ingin memperkuat ekonomi rakyat, maka keterlibatan lima taipan ini harus disertai syarat ketat: tidak boleh ada sepeser pun APBN yang “bocor” untuk mensubsidi inefisiensi swasta atau membangun infrastruktur yang eksklusif melayani konsesi mereka.
Publik menanti apakah “semangat kebersamaan” yang didengungkan di Hambalang akan bermuara pada kesejahteraan inklusif, atau sekadar memperpanjang daftar proyek di mana negara yang membangun, tapi taipan yang memetik hasil.[]
