Tegarnews.co.id | KOTA BOGOR – Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kritik, tetapi aksi yang seharusnya menjadi ruang demokrasi justru berujung insiden berdarah. Aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kota Bogor, Rabu (11/11/2026), diwarnai ketegangan saat massa berupaya menuju Pintu 1 Istana Bogor. Untuk sementara, tiga kader GMNI dilaporkan menjadi korban, termasuk Ketua DPC GMNI Bogor, Muhammad Alwan Ramadan, yang mengalami luka berdarah pada bagian jidat.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Sebab, ketika mahasiswa berusaha menyampaikan aspirasi, dugaan kekerasan justru menjadi persoalan yang kini menuntut penjelasan terbuka dari kepolisian.
Aksi bermula di depan Starbucks, Jalan Sudirman, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Massa kemudian bergerak menuju Pintu 1 Istana Bogor melalui beberapa kelompok. Namun, perjalanan mereka disebut mengalami penghadangan di kawasan Balai Kota hingga depan Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
Ketua DPC GMNI Bogor, Muhammad Alwan Ramadan, menjelaskan bahwa kelompok pertama lebih dahulu bergerak menuju Istana Bogor, sedangkan kelompok lainnya bergerak dari kawasan Baranangsiang dengan membawa mobil komando.
Menurut Alwan, mobil komando yang hendak menuju Istana diarahkan aparat untuk menepi ke kawasan depan Kejaksaan. Di lokasi tersebut, massa berupaya melakukan negosiasi sembari menyampaikan orasi mengenai perlindungan demonstran dan jurnalis.
Namun, situasi justru memanas. Alwan mengaku mengalami tindakan kekerasan ketika berupaya mempertahankan posisi massa dan melakukan negosiasi.
“Saya ditarik, kemudian bagian belakang kepala saya diinjak dua kali dan wajah saya ditendang hingga mengalami luka dan berdarah,” ungkap Alwan.
Pengakuan tersebut diperkuat dengan dokumentasi foto yang memperlihatkan kondisi jidat Alwan mengalami luka. Dua kader lainnya, Rendy dari Komisariat Kutek dan Jason dari Komisariat Kutip Susah Sepakuan, juga dilaporkan mengalami cedera. Rendy mengalami cedera pada bagian tangan, sedangkan Jason mengalami luka pada bagian kaki setelah terjatuh.
Setelah sempat tertahan dan berkonsolidasi, massa akhirnya menyatukan kekuatan untuk mengawal mobil komando. Mereka kemudian menerobos barisan pengamanan kepolisian hingga berhasil mencapai titik aksi di Pintu 1 Istana Bogor.
Insiden tersebut tidak dianggap sebagai persoalan biasa oleh GMNI. Alwan menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan yang dialami tiga kadernya.
GMNI mendesak oknum aparat yang diduga melakukan tindakan tersebut hadir secara terbuka di hadapan massa untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Desakan juga diarahkan kepada Kapolresta Bogor Kota agar hadir dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan kepolisian di wilayah tersebut.
Persoalannya bukan semata-mata benturan antara aparat dan demonstran. Yang dipertanyakan adalah bagaimana hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dapat terlindungi apabila dalam proses pengamanan justru muncul dugaan kekerasan.
Seragam kepolisian merupakan simbol pengabdian dan perlindungan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara transparan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa apabila ditemukan pelanggaran.
Selain mempersoalkan dugaan kekerasan, GMNI membawa sebelas tuntutan evaluasi total pemerintahan Indonesia. Aspirasi tersebut mencakup reforma agraria dan penghentian perampasan tanah, pengusutan kejahatan ekologis, penghentian komersialisasi pendidikan, keadilan ketenagakerjaan, perluasan lapangan pekerjaan, perlindungan petani dan nelayan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
GMNI juga mendesak evaluasi prioritas APBN dan audit transparan program MBG, KDMP, KNMP, serta Sekolah Rakyat; peninjauan kembali gelar Pahlawan Nasional Soeharto; pengusutan dugaan manipulasi Pemilu 2024; perlindungan demokrasi dan HAM; serta evaluasi menyeluruh pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kini, ada dua persoalan yang membutuhkan jawaban: tuntutan mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah dan dugaan kekerasan dalam pengamanan aksi.
Kritik mahasiswa tidak boleh dijawab dengan kekerasan. Sebaliknya, setiap dugaan pelanggaran juga tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Polresta Bogor Kota perlu memberikan klarifikasi secara terbuka, sementara dugaan tindakan kekerasan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai insiden masih mengacu pada pernyataan Ketua DPC GMNI Bogor. Media terbuka memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak kepolisian.(Rls/Opik)
Sumber: Surya Sp
