Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » “Egi Hendrawan: DPR Dalang Benturan Aparat vs Rakyat, Puan Harus Bertanggung Jawab!”

“Egi Hendrawan: DPR Dalang Benturan Aparat vs Rakyat, Puan Harus Bertanggung Jawab!”

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 1

Tegarnews.co.id-Jakarta, 30 Agustus 2025| Tragedi aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa seorang pengemudi ojek online (Ojol) bernama Affan Kurniawan (21) meninggalkan luka mendalam bagi bangsa. Peristiwa ini memperlihatkan adanya kegagalan serius DPR RI dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Koordinator Sahabat Presisi, Egi Hendrawan, menegaskan DPR RI justru menjadi biang kerok terjadinya benturan antara aparat keamanan dengan masyarakat. “Aparat dan rakyat dibenturkan karena DPR menutup mata terhadap aspirasi. Affan adalah korban nyata dari kebuntuan politik yang dipertontonkan DPR RI,” tegasnya.

Egi juga menyoroti kebijakan DPR yang baru-baru ini memunculkan wacana kenaikan gaji anggota DPR RI di tengah kondisi rakyat yang masih kesulitan secara ekonomi. Menurutnya, hal itu semakin menambah gejolak penolakan dan memperlebar jurang antara rakyat dan wakilnya di Senayan.

“Di saat rakyat menjerit, DPR malah sibuk menaikkan gaji. Sungguh ironi, rakyat dibenturkan dengan aparat, sementara wakil rakyatnya menikmati fasilitas dan tunjangan. Inilah puncak pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujarnya keras.

Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa tanggung jawab terbesar ada di pundak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Ia menilai Puan gagal menjaga marwah parlemen dan justru membiarkan DPR menjadi simbol kemarahan publik.

“Puan Maharani harus bertanggung jawab penuh. Jalan paling terhormat adalah mundur dari jabatannya. Jika tidak, DPR hanya akan semakin kehilangan legitimasi dan kepercayaan rakyat,” tuturnya.

Egi menyerukan agar DPR segera melakukan introspeksi mendalam, menghentikan wacana kenaikan gaji, dan membuka ruang dialog yang sesungguhnya dengan rakyat. Ia menekankan, aksi demonstrasi adalah hak konstitusional, bukan alasan terjadinya kekerasan dan jatuhnya korban.

“Rakyat hadir untuk menyuarakan keadilan, bukan untuk disambut dengan gas air mata atau peluru. Tragedi Affan adalah alarm bagi demokrasi Indonesia,” pungkasnya.[]

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sinergitas TNI-Polri, Bhabinkamtibmas Polsek Parung dan Babinsa Jalin Kedekatan dengan Warga Desa Binaan

    • calendar_month Kam, 19 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id – Parung – Polres Bogor, Dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya, Bhabinkamtibmas Polsek Parung Polres Bogor, Aiptu Sutopo bersama Babinsa dari Koramil Parung, Serda Galih, melaksanakan kegiatan sambang dan penyuluhan kepada warga Desa binaan. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (18/06/2025) dan merupakan bentuk nyata sinergitas TNI-Polri di lapangan. […]

  • Dugaan KKN BBM, LPK Desak Wali Kota Bekasi Copot Sekwan dan Kroninya

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Syarif Hidayatullah
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id–Bekasi| Terungkap dugaan KKN belanja BBM dalam rangka perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, mengindikasikan organisasi perangkat daerah tersebut menjadi sarang penyamun yang menggerogoti uang rakyat. Ketua DPD Lembaga Pemberantaaan Korupsi (LPK) Bekasi, Panji Senoaji mendesak Wali Kota Bekasi mencopot jabatan Kepala Sekretariat DPRD, PPK dan PPTK. “Modus belanja fiktif BBM adalah praktek KKN […]

  • Tambak Udang Ilegal di Pemalang Diproses Hukum, Ancam Ekosistem Laut

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Pemalang, 7 Juli 2025| (GMOCT)-Kasus tambak udang vaname ilegal di Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Polda Jawa Tengah resmi memproses hukum operasi tambak yang diduga beroperasi tanpa izin resmi. Informasi ini didapatkan dari media online KabarSBI, yang tergabung dalam Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT). Tambak tersebut diduga […]

  • Latih Hansip Desa, Babinsa Koramil 09/Cibarusah Tanamkan Disiplin Lewat PBB di Medalkrisna

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Husen
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id – Bekasi– Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan kedisiplinan petugas keamanan lingkungan, Babinsa Desa Medalkrisna, Koramil 09/Cibarusah, memberikan pelatihan baris-berbaris (PBB) kepada anggota hansip desa. Kegiatan berlangsung pada Senin (23/6/2025) di Kantor Desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi.   Pelatihan diikuti oleh anggota hansip, serta dihadiri oleh Bimaspol aparat desa setempat. Antusiasme terlihat dari semangat […]

  • Kantor Pertanahan Kota Medan telah mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle ATR/ BPN
    • visibility 34
    • 0Komentar

        Tegar news.co.id | Medan, Jumat, 27 Juni 2025 Kantor Pertanahan Kota Medan melakukan pemusnahan terhadap arsip – arsip yang sudah tidak terpakai lagi, yang disaksikan oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Medan , Ibu Inneke Tania Arsyad, S.H., M.Kn. dan Ibu Elsaria Tarigan,S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Sengketa serta […]

  • KPK Harus Punya Nyali Untuk Jerat Gubernur Sumut Dalam Kasus OTT Topan Ginting

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Sumut| KPK akan kesulitan menjerat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi tersangka jika tidak bisa membuktikan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta aliran dana dari Kadis PUPR nonaktif Topan Ginting. “Kedua poin tersebut harus dibuktikan KPK untuk memastikan Topan Ginting membuka kasus OTT proyek jalan di Kabupaten Paluta akses Labuhanbatu, juga korupsi proyek di Pemko Medan,” […]

expand_less