Tegarnews.co.id-Jakarta, 31 Januari 2026| Pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) yang baru seharusnya tidak berhenti sebagai pergantian struktur dan seremoni kenegaraan. Ia datang pada momen krusial, ketika ketergantungan Indonesia pada impor BBM masih tinggi, subsidi energi terus menekan APBN, dan setiap gejolak global hampir selalu berujung pada kegelisahan publik di SPBU. Di titik ini, DEN dihadapkan pada pertanyaan mendasar:
“Akan menjadi penentu arah, atau sekadar pelengkap birokrasi energi.”
Di antara berbagai pilihan kebijakan, skema E20 bensin dengan campuran 20 persen etanol muncul sebagai ujian paling nyata. E10 adalah langkah aman, E15 kompromi teknis, tetapi E20 adalah keputusan strategis. Ia menuntut keberanian politik, koordinasi lintas sektor, dan kesediaan meninggalkan kenyamanan lama yang selama ini bertumpu pada impor. E20 bukan semata persoalan teknologi.
Indonesia mampu secara teknis. Yang dipertaruhkan adalah keberanian menggeser paradigma: dari energi berbasis impor menuju energi yang tumbuh dari dalam negeri. Dengan E20, impor bensin dapat ditekan secara signifikan, volatilitas harga BBM diredam, dan subsidi diarahkan dari konsumsi ke produksi domestik.
Ini bukan janji bensin murah sesaat, melainkan stabilitas jangka panjang, sesuatu yang jauh lebih penting bagi negara berkembang. Di dalam skema ini, bioenergi tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian. Selama ini, perdebatan biofuel selalu tersandung isu pangan versus energi. Jagung dipersoalkan, tebu diperdebatkan. Namun ada satu komoditas yang jarang disorot, padahal justru paling rasional: sorgum. Tanaman ini tidak rakus air, tidak menuntut lahan subur, dan tumbuh baik di wilayah kering yang selama ini dianggap pinggiran pembangunan.
Daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagian Jawa Timur yang kering, hingga Kalimantan Selatan bukanlah wilayah minus potensi. Dalam konteks E20, justru di sanalah energi masa depan bisa dibangun. Sorgum tidak berisik, tidak sensasional, tetapi stabil. Ia tidak menabrak kepentingan pangan pokok, sekaligus memberi fungsi ekonomi baru pada lahan-lahan marginal.
Jika E20 dijalankan secara konsisten, desa tidak lagi hanya menjadi objek subsidi, tetapi produsen energi.
BUMDes, koperasi, dan industri bioetanol lokal dapat tumbuh dekat sumber bahan baku. Rantai nilai energi menjadi lebih pendek, lebih merata, dan lebih nasional. Dampaknya bukan hanya terasa di SPBU, tetapi juga di neraca perdagangan dan ketahanan fiskal negara.
Di sinilah peran DEN menjadi penentu. Lembaga ini dibentuk untuk menyatukan kebijakan lintas sektor yang selama ini terfragmentasi. Jika DEN hanya berhenti pada fungsi koordinasi administratif, publik berhak mempertanyakan urgensinya. Namun jika DEN berani menjadikan E20 sebagai agenda strategis nasional—dengan bioenergi domestik, termasuk sorgum, sebagai tulang punggung—maka ia sedang menjalankan mandat historisnya.
Tentu resistensi akan muncul. Importir BBM, pemain lama energi fosil, dan kepentingan yang diuntungkan oleh status quo tidak akan diam. Tetapi sejarah kebijakan selalu mencatat satu hal yang sama: perubahan besar tidak pernah lahir dari pihak yang paling nyaman.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya energi. Yang kerap kurang adalah keputusan. DEN yang baru dilantik berada di persimpangan penting. Apakah memilih jalur aman dan segera dilupakan, atau mengambil langkah strategis yang dampaknya baru benar-benar terasa dalam satu dekade ke depan.
Jika minyak adalah warisan masa lalu, maka bioenergi adalah masa depan yang sedang menunggu diputuskan. Dan keputusan itu kini berada di meja Dewan Energi Nasional.[]
