Tegarnews.co.id-Jakarta, 27 Februari 2026| Setelah sempat dibuat terperangah oleh deretan mobil India di Pelabuhan Tanjung Priok, Komisi VI DPR RI akhirnya mengambil langkah tegas. Pengakuan mengejutkan meluncur dari ruang-ruang fraksi: mereka merasa “kecolongan”
Sebuah istilah yang jarang keluar dari mulut legislator, namun kali ini harus diakui sebagai fakta pahit di tengah rencana impor masif senilai puluhan triliun rupiah yang seolah berjalan di bawah radar pengawasan.
Mengapa Bisa Kecolongan?
Ketegangan memuncak ketika para anggota dewan menyadari bahwa alur pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini tidak melewati gerbang diskusi yang seharusnya.
Informasi dari ‘Luar’: Komisi VI mengaku lebih banyak mendapat data dari rilis media internasional dan laporan lapangan ketimbang paparan resmi pemerintah.
Aksi Sepihak: Kehadiran unit di pelabuhan dianggap sebagai langkah fait accompli—sebuah kondisi di mana DPR dipaksa menerima keadaan yang sudah terjadi tanpa sempat memberikan pertimbangan.
Membidik PT Agrinas
Sebagai pelaksana pengadaan, PT Agrinas kini berada dalam sorotan tajam. Komisi VI telah menjadwalkan pemanggilan resmi untuk meminta pertanggungjawaban terkait:
Transparansi Kontrak: Mengapa proyek senilai Rp24,66 triliun ini tidak dipaparkan secara rinci sejak awal?
Uji Kelayakan Lokal: Apakah ada upaya sungguh-sungguh untuk melibatkan industri dalam negeri sebelum melirik Mahindra dan Tata Motors?
Suasana “Panas” di Senayan
”Kami tidak ingin sekadar menjadi stempel,” tegas salah satu pimpinan komisi. Ada kekhawatiran besar bahwa proyek ini melanggar semangat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini digembar-gemborkan. Jika mobil-mobil India ini dibiarkan melenggang tanpa “restu” politik yang jelas, maka preseden buruk bagi kedaulatan industri otomotif nasional akan tercipta.
”Ini bukan sekadar urusan dagang, ini urusan marwah industri nasional yang seolah terabaikan di rumah sendiri,” ungkap seorang legislator.
Menanti Jawaban di Balik Pintu Tertutup
Rapat dengar pendapat mendatang diprediksi akan berlangsung panas. PT Agrinas ditantang untuk membuktikan bahwa harga murah dari India memang lebih berharga ketimbang mendukung pabrikan lokal seperti Pindad atau produsen karoseri dalam negeri lainnya.
Kini, bola panas berada di tangan DPR. Akankah pemanggilan ini berujung pada pembatalan total, ataukah ada “jalan tengah” yang akan diambil demi mengisi kekosongan transportasi di Desa-Desa?
