Tegarnews.co.id – Banda Aceh, 29 April 2026 | Perubahan iklim dan bencana ekologis di Asia Tenggara semakin menunjukkan bahwa krisis yang terjadi tidak hanya bersifat alamiah, tetapi juga berakar pada ketimpangan struktural dalam tata kelola lingkungan, ekonomi politik, dan relasi kekuasaan. Menjawab tantangan tersebut, awal tahun 2026 ini, The Habibie Center (THC) bekerja sama dengan Heinrich Böll Stiftung (HBS) Southeast Asia menyelenggarakan dialog regional level ASEAN di empat kota, yaitu Banda Aceh, Jogjakarta, Makassar, dan Jakarta sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Di Banda Aceh, bermitra dengan Fakultas Hukum dan Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh, penyelenggaraan Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 #1 memiliki makna yang sangat simbolik dan strategis karena bertepatan dengan dua momentum penting, yakni Hari Kartini (21 April) dan Hari Bumi (22 April). Momentum ini menegaskan keterkaitan erat antara perjuangan emansipasi perempuan dan agenda global keadilan lingkungan.
Bertempat di Aula Fakultas Hukum USK, Selasa 21 April 2026, kegiatan ini mengusung tema “Reframing Disaster Response and Climate Justice in ASEAN: Women’s Protection and Just Recovery in Flood-Affected Aceh” dengan menempatkan Aceh sebagai ruang strategis untuk memahami persilangan antara pasca-konflik, kerentanan bencana, dan ketidakadilan sosial-ekologis. Aceh dipandang sebagai laboratorium penting karena menghadapi tiga tantangan utama: warisan konflik bersenjata, tingginya paparan terhadap bencana, serta ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan proses pemulihan.
Dalam praktiknya, pendekatan penanganan bencana yang masih bersifat teknokratis kerap mengabaikan pengalaman nyata masyarakat, terutama perempuan. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, yaitu Dr. June Mary Rubis (Global Council Co-Chair for Documenting Territories, ICCA Consortium; Research Fellow, Macquarie University), Ir. Suraiya Kamaruzzaman, S.T., M.T. (Head of Aceh Climate Change Initiative, Universitas Syiah Kuala), Rahmiana Rahman, M.Pd. (Direktur Rumah Relawan Remaja), serta Dr. Debbie Affianty (Associate Fellow The Habibie Center dan Presidium Nasional Jaringan Women, Peace and Security Indonesia).
Diskusi dipandu oleh Julia Novrita, Ph.D selaku Direktur Program dan Pengembangan The Habibie Center. Dalam sambutannya, Direktur The Habibie Center menegaskan bahwa momentum Hari Kartini dan Hari Bumi menjadi pengingat bahwa agenda keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kesetaraan gender, sekaligus pentingnya menjembatani pengalaman lokal dengan kebijakan regional ASEAN.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum USK dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Aceh memiliki pengalaman historis dan sosial yang kaya sebagai ruang pembelajaran global dalam isu bencana, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Beliau juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam merespons kompleksitas keadilan iklim dan perlindungan kelompok rentan.
Forum dialog yang dihadiri lebih dari 50 perwakilan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, akademisi, mahasiswa dan praktisi membahas sejumlah isu kunci, seperti perubahan batas wilayah pasca-bencana, ketimpangan gender dalam proses pemulihan, serta pentingnya konsep just recovery sebagai pendekatan alternatif yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial. Diskusi juga menekankan bahwa perempuan tidak hanya sebagai kelompok rentan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam kepemimpinan, pembangunan perdamaian, dan penguatan ketahanan komunitas.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, diselenggarakan pula lokakarya partisipatif yang melibatkan komunitas local, dipandu oleh Dr. Irfan Zikri dari Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh. Melalui pendekatan berbasis pengalaman (lived experience), peserta bersama-sama memetakan persoalan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan responsif gender.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan masukan strategis bagi penguatan kebijakan ASEAN, sekaligus mempertegas bahwa masa depan tata kelola bencana dan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh sejauh mana suara perempuan dan komunitas lokal diakui serta diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan.[]
