Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 12 Mei 2026 | Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat Asosiasi Keluarga PERS Indonesia (AKPERSI), Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., secara tegas menuntut transparansi penuh atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangsatu, Kabupaten Bekasi. Langkah ini merespons keluhan warga yang menilai kinerja BUMDes tersebut mandek dan tidak memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Ahmad Syarifudin menyatakan bahwa pemerintah desa wajib membuka akses informasi seluas-luasnya terkait aliran dana dan aset BUMDes. Ia menekankan bahwa anggaran yang bersumber dari negara harus tetap berada dalam koridor akuntabilitas publik.
“Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang negara mengalir. Jika BUMDes tidak berjalan, kepala desa harus menjelaskan alasannya secara objektif,” tegas Ahmad Syarifudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2026).
AKPERSI Jawa Barat menyoroti adanya kesenjangan antara harapan pembentukan BUMDes dengan realita di lapangan. Warga Desa Karangsatu mempertanyakan manfaat keberadaan lembaga ekonomi desa tersebut setelah beroperasi selama bertahun-tahun. Ahmad Syarifudin menilai diamnya pihak pengelola memicu spekulasi dan erosi kepercayaan publik terhadap aparatur desa.
“Kepala desa tidak boleh berdiam diri. Ia harus hadir, menjawab keraguan warga, dan membuktikan bahwa ia menjalankan amanah dengan serius,” tambah Ahmad.
Selain itu, Ahmad Syarifudin mendesak pemerintah Desa untuk memperjelas status aset dan bangunan yang melekat pada operasional BUMDes. Ketidakjelasan status aset sering kali menjadi celah terjadinya penyimpangan administrasi. Oleh karena itu, keterbukaan data menjadi kunci utama untuk mencegah potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Sebagai organisasi profesi jurnalis, AKPERSI Jawa Barat juga menggarisbawahi peran penting pers dalam mengawal demokrasi tingkat desa. Pers berfungsi sebagai jembatan informasi yang menyampaikan aspirasi rakyat kepada penguasa sekaligus mengontrol kinerja pemerintahan. Ahmad Syarifudin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memandang kritik sebagai instrumen perbaikan, bukan serangan personal.
“Jangan anggap kritik sebagai musuh. Jadikan itu bahan evaluasi. Pemerintah desa perlu membangun ruang dialog yang sehat agar tidak muncul miskomunikasi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ahmad Syarifudin mendorong instansi pembina teknis di tingkat kabupaten untuk segera melakukan audit dan evaluasi terhadap BUMDes Karangsatu. Langkah konkret ini diperlukan untuk memastikan tata kelola usaha desa kembali profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
AKPERSI Jawa Barat berkomitmen terus mengawal isu-isu keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan dipercaya oleh rakyat.
