Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 28 Juli 2026 | Penanganan perkara yang dilaporkan Layla Rizky memasuki tahap baru. Polres Metro Bekasi resmi meningkatkan status penanganan dari Laporan Pengaduan (Lapdu) menjadi Laporan Polisi (LP), sehingga perkara tersebut kini diproses melalui mekanisme penyelidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Peningkatan status itu dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/1687/VII/2026/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal 27 Juli 2026.
Dengan terbitnya LP, penyidik memiliki dasar hukum untuk melakukan rangkaian tindakan penyelidikan, mulai dari meminta keterangan saksi, mengumpulkan alat bukti, hingga mendalami seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Layla Rizky mengapresiasi langkah Polres Metro Bekasi yang telah menindaklanjuti laporannya sesuai mekanisme hukum. Menurutnya, peningkatan status menjadi Laporan Polisi menunjukkan bahwa laporan masyarakat mendapat perhatian dan diproses sesuai prosedur.
“Saya berharap proses hukum ini dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Saya percaya penyidik akan bekerja berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada,” ujar Layla.
Berdasarkan STPL, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana menghancurkan atau merusak barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 521 ayat (1), Pasal 448, dan/atau Pasal 257. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
Ketua DPD Jawa Barat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Ahmad Syarifudin, yang mendampingi Layla dalam proses pelaporan, menilai peningkatan status perkara menjadi Laporan Polisi merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah Polres Metro Bekasi yang telah menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur. Namun, menurutnya, proses hukum harus terus berjalan secara konsisten hingga tuntas.
“Kami menghargai langkah Polres Metro Bekasi yang telah meningkatkan status perkara ini menjadi Laporan Polisi. Ini menunjukkan bahwa laporan masyarakat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Kami berharap proses selanjutnya berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” tegas Ahmad Syarifudin.
Ia menegaskan, AKPERSI Jawa Barat akan terus mengawal jalannya proses hukum sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendorong tegaknya supremasi hukum sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mencari keadilan.
“AKPERSI tidak akan mencampuri kewenangan penyidik. Kami hanya memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Prinsip kami sederhana, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa perlakuan istimewa maupun diskriminasi,” lanjutnya.
Ahmad juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak membangun opini yang berpotensi mengganggu jalannya penyelidikan.
“Kami mengajak semua pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara maksimal. Biarkan fakta-fakta hukum terungkap melalui proses penyelidikan yang profesional. Pada saat yang sama, hak-hak seluruh pihak, termasuk asas praduga tak bersalah, harus tetap dihormati,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Belum ada penetapan tersangka maupun kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut. Seluruh proses hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, alat bukti, serta pendalaman yang dilakukan penyidik Polres Metro Bekasi.
Dengan meningkatnya status perkara menjadi Laporan Polisi, publik berharap proses penegakan hukum dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan profesional sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(Husen)
