Breaking News
light_mode
Home » Opini » Egi Hendrawan : TNI Boleh Menjaga Kejaksaan Asal tidak Masuk Subtansi Perkara

Egi Hendrawan : TNI Boleh Menjaga Kejaksaan Asal tidak Masuk Subtansi Perkara

  • account_circle Egi Hendrawan
  • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
  • visibility 117
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Jakarta,16 Mei 2025| Menanggapi berbagai polemik seputar pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia, kami dari Sahabat Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi antar-lembaga negara, khususnya dalam konteks menjaga stabilitas dan kelancaran proses penegakan hukum.

“Kami mendukung kehadiran TNI dalam membantu pengamanan Kejaksaan RI, selama hal tersebut dilakukan sesuai konstitusi dan tidak mencampuri substansi perkara. Dalam situasi tertentu, kehadiran TNI justru dibutuhkan untuk menjamin keselamatan aparat penegak hukum dari tekanan eksternal, “ujar Egi Hendrawan.

*Koordinator Nasional Sahabat Presisi * dalam pernyataannya kepada awak media, Jum’at (16/5).

Egi menegaskan bahwa dalam penanganan perkara-perkara besar yang menyangkut aktor ekonomi atau kekuasaan, aparat penegak hukum sering kali menghadapi tekanan dan risiko. Oleh karena itu, dukungan keamanan dari unsur TNI—sepanjang berdasarkan permintaan resmi dan dalam kerangka hukum—dapat menjadi bentuk perlindungan kelembagaan.

Hal ini merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf (b), Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.

“Jangan salah paham. Ini bukan soal militerisasi hukum, tapi soal solidaritas kelembagaan negara dalam menjaga kedaulatan hukum dari intervensi kekuatan gelap,” lanjut Egi.

Solidaritas Negara Hadapi Tekanan Non-Hukum. Sahabat Presisi memandang bahwa ancaman terhadap independensi Kejaksaan tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dari kekuatan eksternal yang ingin menggagalkan penegakan hukum. Maka dari itu, sinergi TNI, Polr, Kejaksaan diperlukan dalam batas konstitusional, khususnya dalam aspek pengamanan objek vital penegakan hukum.

“Hari ini Kejaksaan bisa saja jadi target tekanan. Tapi jika negara bersatu, hukum tidak akan bisa dibeli atau ditaklukkan oleh kekuatan uang, “pungkas Egi.

Sahabat Presisi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengawal proses hukum secara objektif, sembari memberikan ruang bagi institusi negara untuk saling mendukung dalam menjaga keadilan dan ketertiban nasional.

 

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungan Perdana ke Papua, Menteri Nusron akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Serahkan Sertipikat Rumah Ibadah

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 68
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Jakarta ,19 November 2025 |Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Papua pada hari Rabu (19/11/2025). Sejumlah agenda telah disusun untuk memperkuat layanan pertanahan dan tata ruang di wilayah tersebut, sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. “Semoga tidak ada […]

  • Yayasan Bisa Miliki SHM, Menteri Nusron Imbau Organisasi Keagamaan Tertibkan Aset Pesantren

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 44
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Serang, 21 Februari 2026|Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau organisasi keagamaan untuk memanfaatkan skema penetapan yayasan sebagai subjek hukum dalam sertipikat hak milik. Hal itu dilakukan untuk menertibkan aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Imbauan ini disampaikan langsung di hadapan organisasi keagamaan yang ikut dalam pertemuan di Sekretariat Majelis […]

  • Misteri Limbah Sungai Klampok Bergas: Tuduhan PT Sido Muncul terhadap Pabrik Laundry Dipertanyakan, Inilah Jawaban PT Hanla

    • calendar_month Jum, 13 Jun 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 107
    • 0Comment

    Tegarnews.cp.id-Kabupaten Semarang, Jawa Tengah| (GMOCT) Jum’at 13 Juni 2025 – Viralitas pemberitaan mengenai limbah PT Sido Muncul telah memicu investigasi mendalam oleh tim liputan khusus GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama). Tim yang dipimpin Asep NS (Sekretaris Umum GMOCT) dan M. Bakara (Ketua DPD GMOCT Jawa Tengah) mengunjungi PT Hanla, pengelola pabrik laundry yang […]

  • Sambut HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Cibinong Gelar Bhakti Religi Perbaikan Mushalla

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 95
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id–Bogor| Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, jajaran Kepolisian Resor Bogor melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satunya diwujudkan oleh personel Polsek Cibinong Polres Bogor yang melaksanakan Bhakti Religi berupa perbaikan Mushalla At-Taubah, yang berlokasi di Kelurahan Ciri Mekar, Jalan Kayu Manis RT […]

  • Istana Bogor Diguncang Aksi Mahasiswa, HMI Hantam Keras Sikap Pemerintah RI

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle AG
    • visibility 19
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Kota Bogor, 5 Maret 2026 | Gelombang kemarahan mahasiswa mengguncang depan gerbang Istana Bogor, Kamis (5/2/2026). Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor turun ke jalan dan membakar ban tepat di depan gerbang istana sebagai simbol perlawanan terhadap agresi militer yang dinilai semakin brutal dan mengancam perdamaian dunia. Aksi yang […]

  • Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Capaian Satgas PKH dan Penyelamatan Uang Negara

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 171
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 25 Desember 2025| Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu 24 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum serta pengamanan kekayaan negara, khususnya di sektor kehutanan dan sumber daya alam. […]

expand_less