Tegarnews.co.id–Jakarta, 18 Januari 2026| Tabir di balik absennya mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam panggilan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024 perlahan mulai tersingkap. Bukan sekadar mangkir, ketidakhadiran Yaqut kala itu diduga merupakan bagian dari skenario tingkat tinggi yang melibatkan “Istana”.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia sekaligus sahabat dekat Yaqut, Islah Bahrawi, dalam tayangan podcast ‘Akbar Faizal Uncensored’. Islah membeberkan narasi yang selama ini tertutup rapat: bahwa kepergian Yaqut ke Eropa di tengah panasnya isu kuota haji bukanlah kebetulan semata.
Perintah “Buying Time”
Polemik bermula saat DPR RI membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji 2024—khususnya pengalihan kuota yang dinilai melanggar undang-undang. Di tengah desakan publik agar Menteri Agama memberikan klarifikasi, Yaqut justru terbang ke Prancis.
Menurut penuturan Islah, Yaqut sebenarnya diperintahkan untuk menghindari konfrontasi langsung dengan DPR.
”Kenapa tidak datang saja ke Pansus dan menjelaskan semuanya?” tanya Islah kepada Yaqut kala itu, merasa bahwa forum tersebut adalah panggung yang tepat untuk klarifikasi.
Namun, jawaban yang diterima Islah mengejutkan. Yaqut mengaku menerima mandat mendadak dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili Indonesia dalam konferensi perdamaian dunia yang dibuka Presiden Emmanuel Macron di Prancis. Padahal, mandat tersebut awalnya ditujukan kepada Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto.
”Itu perintah Presiden Jokowi,” tegas Islah.
Lebih jauh, Islah menyebut bahwa durasi acara di Prancis sejatinya hanya 2-3 hari. Namun, Yaqut berada di Eropa hingga total 24 hari. Islah mengklaim, Gus Yaqut diperintahkan untuk tetap tinggal di luar negeri dan “buying time” (mengulur waktu) hingga situasi politik di Senayan mereda. Selama periode itu, Yaqut digambarkan bak “layangan putus”, berpindah-pindah kota di Eropa menunggu sinyal untuk pulang.
Dilema di Antara Dua Kekuatan
Islah menggambarkan posisi Yaqut saat itu berada dalam dilema besar.
”Jika dia datang ke Pansus, dia akan berhadapan dengan Presiden (karena membuka fakta keterlibatan Istana). Namun jika tidak datang, dia berhadapan dengan DPR,” ujar Islah menirukan kegundahan sahabatnya. Pada akhirnya, Yaqut memilih loyalitas pada perintah Presiden.
Benar saja, ketika Yaqut akhirnya kembali ke Tanah Air, masa kerja Pansus Haji DPR RI telah berakhir seiring pergantian periode dewan. Penjelasan resmi terkait polemik kuota haji pun menguap tanpa konfrontasi terbuka.
Benang Kusut Kuota Haji
Dalam kesempatan yang sama, Islah juga menyinggung asal-muasal tambahan 20.000 kuota haji yang menjadi objek masalah. Ia menyebut kuota tersebut didapat bukan dari lobi Kementerian Agama, melainkan hasil pertemuan langsung Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Menariknya, dalam pertemuan strategis di Arab Saudi tersebut, Jokowi tidak didampingi Yaqut selaku Menteri Agama. Presiden justru didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo. Kehadiran Dito menjadi sorotan tersendiri, mengingat latar belakangnya sebagai menantu pemilik salah satu biro perjalanan haji dan umrah terbesar di Indonesia.
Menanti Titik Terang
Meski kini Yaqut tidak lagi menjabat, bayang-bayang kasus haji 2024 masih belum sepenuhnya pudar. Penyelidikan dugaan korupsi kuota haji masih terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Islah sendiri menekankan bahwa dirinya tidak ingin menuduh pihak tertentu, namun ia meyakini bahwa Gus Yaqut bukanlah aktor tunggal dalam carut-marut tata kelola haji ini.
”So we know who were playing in this game (Jadi kita tahu siapa yang bermain dalam permainan ini),” pungkas Islah, menyiratkan bahwa ada pemain yang lebih besar di balik layar.[]
Oleh: Islah Bahrawi
