Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Tokoh » Islah Bahrawi Ungkap Alasan Gus Yaqut Absen Pansus: Perintah Istana untuk ‘Buying Time’?

Islah Bahrawi Ungkap Alasan Gus Yaqut Absen Pansus: Perintah Istana untuk ‘Buying Time’?

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
  • visibility 193
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id–Jakarta, 18 Januari 2026| Tabir di balik absennya mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam panggilan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024 perlahan mulai tersingkap. Bukan sekadar mangkir, ketidakhadiran Yaqut kala itu diduga merupakan bagian dari skenario tingkat tinggi yang melibatkan “Istana”.

​Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia sekaligus sahabat dekat Yaqut, Islah Bahrawi, dalam tayangan podcast ‘Akbar Faizal Uncensored’. Islah membeberkan narasi yang selama ini tertutup rapat: bahwa kepergian Yaqut ke Eropa di tengah panasnya isu kuota haji bukanlah kebetulan semata.

​Perintah “Buying Time”

​Polemik bermula saat DPR RI membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji 2024—khususnya pengalihan kuota yang dinilai melanggar undang-undang. Di tengah desakan publik agar Menteri Agama memberikan klarifikasi, Yaqut justru terbang ke Prancis.

​Menurut penuturan Islah, Yaqut sebenarnya diperintahkan untuk menghindari konfrontasi langsung dengan DPR.

​”Kenapa tidak datang saja ke Pansus dan menjelaskan semuanya?” tanya Islah kepada Yaqut kala itu, merasa bahwa forum tersebut adalah panggung yang tepat untuk klarifikasi.

​Namun, jawaban yang diterima Islah mengejutkan. Yaqut mengaku menerima mandat mendadak dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili Indonesia dalam konferensi perdamaian dunia yang dibuka Presiden Emmanuel Macron di Prancis. Padahal, mandat tersebut awalnya ditujukan kepada Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto.

​”Itu perintah Presiden Jokowi,” tegas Islah.

​Lebih jauh, Islah menyebut bahwa durasi acara di Prancis sejatinya hanya 2-3 hari. Namun, Yaqut berada di Eropa hingga total 24 hari. Islah mengklaim, Gus Yaqut diperintahkan untuk tetap tinggal di luar negeri dan “buying time” (mengulur waktu) hingga situasi politik di Senayan mereda. Selama periode itu, Yaqut digambarkan bak “layangan putus”, berpindah-pindah kota di Eropa menunggu sinyal untuk pulang.

​Dilema di Antara Dua Kekuatan

​Islah menggambarkan posisi Yaqut saat itu berada dalam dilema besar.

​”Jika dia datang ke Pansus, dia akan berhadapan dengan Presiden (karena membuka fakta keterlibatan Istana). Namun jika tidak datang, dia berhadapan dengan DPR,” ujar Islah menirukan kegundahan sahabatnya. Pada akhirnya, Yaqut memilih loyalitas pada perintah Presiden.

​Benar saja, ketika Yaqut akhirnya kembali ke Tanah Air, masa kerja Pansus Haji DPR RI telah berakhir seiring pergantian periode dewan. Penjelasan resmi terkait polemik kuota haji pun menguap tanpa konfrontasi terbuka.

​Benang Kusut Kuota Haji

​Dalam kesempatan yang sama, Islah juga menyinggung asal-muasal tambahan 20.000 kuota haji yang menjadi objek masalah. Ia menyebut kuota tersebut didapat bukan dari lobi Kementerian Agama, melainkan hasil pertemuan langsung Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

​Menariknya, dalam pertemuan strategis di Arab Saudi tersebut, Jokowi tidak didampingi Yaqut selaku Menteri Agama. Presiden justru didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo. Kehadiran Dito menjadi sorotan tersendiri, mengingat latar belakangnya sebagai menantu pemilik salah satu biro perjalanan haji dan umrah terbesar di Indonesia.

​Menanti Titik Terang

​Meski kini Yaqut tidak lagi menjabat, bayang-bayang kasus haji 2024 masih belum sepenuhnya pudar. Penyelidikan dugaan korupsi kuota haji masih terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

​Islah sendiri menekankan bahwa dirinya tidak ingin menuduh pihak tertentu, namun ia meyakini bahwa Gus Yaqut bukanlah aktor tunggal dalam carut-marut tata kelola haji ini.

​”So we know who were playing in this game (Jadi kita tahu siapa yang bermain dalam permainan ini),” pungkas Islah, menyiratkan bahwa ada pemain yang lebih besar di balik layar.[]

Oleh: Islah Bahrawi

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polsek Citeureup Gerak Cepat Atasi Kemacetan Akibat Truk Mogok Di Simpang Jalan Lanbau

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 93
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor| Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Polsek Citeureup Polres Bogor Polda Jabar menunjukkan respon cepat dalam mengurai kemacetan akibat truk mogok yang terjadi di Simpang Jalan Lanbau, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, (2/7). Aiptu Agus Menes, bersama personel piket fungsi lainnya, turun langsung ke lokasi untuk melaksanakan pelayanan publik berupa […]

  • Dukung Jaga Jakarta Jaktim, Pemkot Gandeng Kemenkumham Gelar Sosialisasi Penyuluhan Hukum

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Muhamad Dekra
    • visibility 607
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id—Jakarta 28 November 2025| Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum (Kemenkum) DKI Jakarta mengadakan Penyuluhan Hukum bagi warga Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung Jaktim, Kegiatan yang digelar di RPTRA Menteng Asri, Jalan Satria RW 02, Kelurahan Ujung Menteng tersebut dibuka langsung Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto. Kegiatan dirangkai dengan […]

  • Jokowi Buka Suara soal Namanya Terseret Kasus Korupsi Haji: Tidak Ada Perintah Korupsi

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 38
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Solo, 1 Februari 2026| Joko Widodo (Jokowi), akhirnya menanggapi penyebutan namanya dalam pusaran kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa meski kebijakan penambahan kuota haji berasal dari arahannya, ia tidak pernah memerintahkan adanya penyimpangan atau korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa […]

  • Bhabinkamtibmas Polsek Leuwiliang Sambang Warga Jalin Kedekatan dengan Warga Masyarakat

    • calendar_month Ming, 11 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 116
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor| Bhabinkamtibmas Polsek Leuwiliang Polres Bogor, Polda Jabar. Aiptu Sukmono menunjukkan komitmen dan kedekatannya dengan warga di wilayah hukum Desa binaanya pada Minggu (11/5/25). Aiptu SUKMONO melakukan kunjungan langsung ke warga masyarakat Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dalam upaya untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Aiptu SUKMONO tampak akrab dengan […]

  • Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto Menghadiri Forum IISS Shangri-La Dialogue 2025 Di Singapura

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 203
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 2 Juni 2025| Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menghadiri forum IISS Shangri-La Dialogue 2025 di Singapura pada 30 Mei–1 Juni, mewakili Menteri Pertahanan. Forum ini mempertemukan para menteri pertahanan dan pemangku kepentingan global untuk membahas isu strategis kawasan Asia-Pasifik. Kehadiran Wamenhan mencerminkan komitmen Indonesia dalam diplomasi pertahanan, penguatan kerja sama regional, serta pengembangan […]

  • Iran Hormati Keputusan RI soal Rencana Kirim Pasukan ke Gaza

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 95
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 13 Februari 2026| Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan pihaknya menghormati keputusan Indonesia terkait laporan rencana pengiriman pasukan ke Gaza di bawah Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi hubungan Indonesia–Iran. Resolusi Dewan Keamanan PBB pada November 2025 membentuk Board of Peace (BoP) yang berwenang mengerahkan ISF dan […]

expand_less